Dukung Percepatan Elektrifikasi, Pemerintah Kerja Sama dengan Swasta

Kompas.com - 22/09/2022, 12:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mempercepat elektrifikasi di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan pejabat pusat dan daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang dicanangkan pada Selasa (13/9/2022).

Pemerintah saat ini sudah menyiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut. Di samping Inpres, ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sudah memberlakukan sejumlah kebijakan guna mendukung elektrifikasi, misalnya penggunaan bus listrik transjakarta yang resmi beroperasi pada Maret 2022, dengan jumlah 30 unit.

Baca juga: Peran Kemenperin Dalam Transisi Kendaraan Listrik di Pemerintahan

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim, ada tiga komitmen pembangunan rendah karbon. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute transjakarta hingga akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

"Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030," ucap Chaidir dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Dengan itu, Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Workshop Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di IndonesiaDok. ICCT Workshop Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia

Untuk mewujudkan target tersebut, ada peran dari lembaga-lembaga mitra, seperti KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Ada bantuan teknis dengan pembiayaan dari Pemerintah Jerman untuk mendukung adopsi bus listrik pada transjakarta.

Selain itu, pengelola transjakarta juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta, dengan harapan target elektrifikasi lebih dari 10.000 unit bus transjakarta bisa terwujud pada tahun 2030.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.