Dukung Percepatan Elektrifikasi, Pemerintah Kerja Sama dengan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mempercepat elektrifikasi di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan pejabat pusat dan daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang dicanangkan pada Selasa (13/9/2022).

Pemerintah saat ini sudah menyiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut. Di samping Inpres, ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sudah memberlakukan sejumlah kebijakan guna mendukung elektrifikasi, misalnya penggunaan bus listrik transjakarta yang resmi beroperasi pada Maret 2022, dengan jumlah 30 unit.

Baca juga: Peran Kemenperin Dalam Transisi Kendaraan Listrik di Pemerintahan

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim, ada tiga komitmen pembangunan rendah karbon. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute transjakarta hingga akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

"Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030," ucap Chaidir dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Dengan itu, Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Dok. ICCT Workshop Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia

Untuk mewujudkan target tersebut, ada peran dari lembaga-lembaga mitra, seperti KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Ada bantuan teknis dengan pembiayaan dari Pemerintah Jerman untuk mendukung adopsi bus listrik pada transjakarta.

Selain itu, pengelola transjakarta juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta, dengan harapan target elektrifikasi lebih dari 10.000 unit bus transjakarta bisa terwujud pada tahun 2030.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," ucap Kepala Departemen Perencanaan dan Standardisasi PT Transjakarta Chandra Rakhmat, Kamis.

Selain itu, Bluebird turut ambil bagian dari sektor swasta sebagai pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia. Terhitung per 2020, ada 29 armada mobil listrik yang sudah beroperasi.

Baca juga: Ada Fenomena Antrean Kendaraan di SPBU, Beli BBM Bisa 20 Menit

Hingga kini, Bluebird terus menambah armada sampai 200 unit. Bluebird juga menambah investasi sebesar Rp 32,5 miliar pada 2022 untuk pengadaan mobil listrik. Namun, saat ini mobil listrik yang beroperasi baru tersedia di Jakarta dan Bali. Ke depannya, Bluebird akan sediakan layanan serupa di Semarang.

Sementara itu, Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, The Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan bahwa salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan McKinsey," ucap dia.

Kompas.com/MITA AMALIA HAPSARI Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjajal mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2022).

Di samping biaya, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi; di antaranya adalah pemerintah yang belum menuntaskan software dalam mengembangkan KBLBB.

"Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar," ucap dia.

Baca juga: Wuling Air ev Pakai Ban 12 Inci, Baru Tersedia di Diler Saja

Terakhir, perlu ada road map di antaranya terkait dengan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," ucap Trihadimasyar, Vice President Pengembangan Teknologi PLN.

Sejumlah insentif juga diberikan kepada konsumen kendaraan listrik, demi mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya di DKI Jakarta, ada penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen.