BPJT Masih Kaji Aturan Bayar Denda Tol Nirsentuh

Kompas.com - 21/05/2022, 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan bahwa masih akan lakukan kajian terhadap penentuan pembayaran denda dalam penerapan transaks pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Sebab, sebagaimana dikatakan Kepala BPJT Danang Parikesit penentuan terkait denda tersebut penting karena ketika MLFF diterapkan, tidak akan ada lagi gerbang tol untuk transaksi pembayaran, semua sudah otomatis.

"Ada kekhawatiran badan usaha jalan tol (BUJT) memiliki pelanggan yang tidak dapat ditarik pembayarannya," kata Danang dalam FGD Penerapan Denda dalam Implementasi Sistem Pembayaran Tol Nontunai Nirsentuh MLFF, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Uji Coba MLFF di Tol Disarankan Bukan ke Kendaraan Pribadi

Pemerintah akan mengganti sistem pembayaran jalan tol dari uang elektronik atau biasa dikenal e-toll menjadi sistem tanpa sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF). Dokumentasi Jasa Marga Pemerintah akan mengganti sistem pembayaran jalan tol dari uang elektronik atau biasa dikenal e-toll menjadi sistem tanpa sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).

Ia melanjutkan, pihaknya akan memastikan ketentuan denda masih akan terus dibahas dan persoalan pengguna jalan tol yang tidak membayar juga akan merugikan BUJT.

Dalam diskusi tersebut, Kabag Kerja Sama Lembaga Biro Kerja Sama Polri Kombes Hambali juga menyarankan agar menunda penerapan transaksi pembayaran tol nirsentuh ini, yang sistemnya rencananya akan diujicoba pada akhir 2022.

"Antara Polri, Korlantas, dengan BPJT itu sebenarnya kami sudah siapkan langkah kerjasama MoU yang kita buatkan dan sudah siap ditandatangan tapi kami berikan saran agar ditunda dulu," kata dia.

Hambali mengatakan, alasan penundaan sistem ini berkaitan dengan belum adanya landasan yuridis dan dasar hukumnya.

"Antara konsumen dengan penyedia jasa, kalau kita lihat dari sudut pandang itu perdata. Tapi kalau dengan diterapkan rambu lalu lintas di pintu masuk kemudian mereka yang tidak memiliki dana masuk juga, berarti sudah masuk pelanggaran lalu lintas penggunaan jalan," kata Hambali.

Baca juga: Cara Toyota Siapkan SDM Lokal Menuju Era Elektrifikasi

Sistem transaksi jalan tol tanpa henti berbasis MLFF akan mulai uji coba 2022 PT JTD JAYA PRATAMA Sistem transaksi jalan tol tanpa henti berbasis MLFF akan mulai uji coba 2022

"Jadi ranahnya pidana ini. Di sinilah yang perlu dibentuk peraturan pemerintah," jelasnya.

Dasar hukum ini selain diperlukan sebagai landasan hukum bagi operator juga menentukan keterlibatan polisi dalam menegakkan hukumnya.

"Kalau di situ pidana berarti polisi berperan," kata dia.

Menurutnya, perbedaan ranah hukum pidana dan perdata ini akan menentukan mekanisme penegakan hukum dan pembayaran denda pelanggaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.