Kompas.com - 28/10/2021, 09:12 WIB

SOLO,KOMPAS.com - Pajak Progresif pada kendaraan adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek. Secara nilai juga akan meningkat sesuai dengan jumlah mobil dan sepeda motor yang dimiliki.

Namun tidak semua kendaraan dikenakan pajak progresif. Ada juga jenis kendaraan yang tidak dikenai pajak progresif jika memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat tinggal pemilik.

Baca juga: Antisipasi Libur Nataru, Pembatasan Mobilitas Bakal Berlaku Lagi?

Tentunya, dalam menetapkan pajak progresif ini setiap wilayah berbeda-beda. Di wilayah Jawa Tengah, pemilik kendaraan akan dibebankan pajak progresif berdasarkan kesamaan nama dan alamat pemilik kendaraaan bermotor.

Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemilik kendaraan roda empat maupun roda dua dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif seperti yang sudah ditetapkan.

sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat.ari purnomo sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat.

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Surakarta Nandika Wahyu Candra, menjelaskan bahwa tidak semua kendaraan bermotor terkena pajak progresif. Melainkan ada ketentuan tertentu.

"Progresif itu berlaku hanya untuk kepemilikan mobil pribadi dan kalau motor, itu motor dengan kapasitas mesin diatas 250 cc," kata Nandika kepada Kompas.com belum lama ini.

Nandika menjelaskan beberapa kendaraan yang tidak terkena pajak progresif anatara lain yakni kendaraan model pikap atau kendaraan niaga dan umum. Selain itu, kendaraan yang menggunakan nama perusahaan atau badan usaha juga tidak kena pajak progresif.

Baca juga: Rossi Ungkap 3 Rival Terberatnya, Tak Ada Nama Marquez

Untuk besaran pajak progresif sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut.

Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1 persen, sedangkan paling besar 2 persen. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.

Situasi Samsat Jakarta Pusat, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Situasi Samsat Jakarta Pusat, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.