Beralih ke Pertalite, Gelagat Pemerintah Hapus BBM Premium

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini BBM bersubsidi seperti Premium masih tersedia di pasaran. Namun stoknya tidak sebanyak BBM jenis Pertalite, begitu juga dengan jumlah SPBU yang menyediakan terbilang sedikit.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih, mengatakan, pihaknya berencana menghapus BBM jenis Premium untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia.

Di samping memperbaiki lingkungan, rencana ini juga berkaca dari turunnya jumlah pemakai Premium. Apalagi saat ini sebagian masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite.

Baca juga: Ada Aura Rocky, Begini Gambar Render Calon Xenia Baru

KOMPAS/PRIYOMBODO Petugas menunjukkan nozzle dispenser yang telah dilengkapi Radio Frequency Identification Device (RFID) Reader pada acara simulasi ujicoba RFID di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013). Ujicoba tersebut tersebut sebagai implementasi dari program sistem monitoring dan pengendalian BBM berbasis teknologi informasi.

“Premium ini kan secara volume sebenarnya sudah semakin kecil, masyarakat sudah shifting ke Pertalite," ujar Soerjaningsih, dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Halo Migas Ditjen Migas, Senin (25/10/2021).

"Premium itu hanya tinggal tujuh negara yang pakai itu dan kita pun komitmen perbaiki kondisi lingkungan, sehingga terkait Premium ini diharapkan ke depan mungkin Pertalite bisa gantikan Premium," kata dia.

Namun demikian, peralihan BBM tidak bisa serta merta dilakukan. Menurut Soerjaningsih, perlu ada peta jalan atau roadmap soal BBM ramah lingkungan.

Baca juga: Ramai Soal Pelat Mobil RFS yang Dipakai Rachel Venya, Ini Aturannya

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi SPBU

"RON 88 kalau dihapus tinggal RON 90, kalau kemampuannya memungkinkan, naik lagi ke (RON) 91 ataupun 92," ucap Soerjaningsih.

"Jadi ini adalah komitmen sediakan BBM ramah lingkungan. Pastinya sedang kita kaji dan harus mendapatkan persetujuan Bapak Presiden," ujar dia.