Cara Bikin SIKM untuk Pengemudi yang Keluar Jabodetabek Selama Larangan Mudik

Kompas.com - 06/05/2021, 11:02 WIB
Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) merupakan salah satu dokumen penting sebagai prasyarat untuk berpergian keluar Jabodetabek selama periode larangan mudik Lebaran 2021.

Hanya saja, dokumen ini hanya bisa diakses atau diberikan pada orang tertentu dengan keperluan mendesak seperti menjenguk keluarga sakit, persalinan, tugas kerja, dan sebagainya.

Lantas bagaimana cara membuat SIKM? Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pihak terkait hanya perlu melakukan pengisian biodata di aplikasi Jakevo.

Baca juga: Berlaku Malam Ini, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Pos Penyekatan Larangan Mudik

Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada hari ini, Sabtu (15/8/2020) pukul 11:42 WIB.Dok. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada hari ini, Sabtu (15/8/2020) pukul 11:42 WIB.
 

"Harus juga melampirkan syarat administrasi yang diperlukan seperti KTP, surat keterangan sesuai kebutuhan yang bersangkutan, misalkan kedukaan di kampung, lampirkan surat keterangan kematian dari kampung, dan sebagainya," ujar dia, Selasa (4/5/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harus dari wilayah yang akan dituju (kampung), jangan dari Jakarta. Kalau dari sini, pasti tidak disetujui," lanjut Syafrin.

Untuk keperluan lain misal menjenguk orang sakit, Syafrin mengatakan surat keterangan yang dilampirkan harus dari rumah sakit atau dokter daerah yang dituju.

"Yang akan antar ibu hamil, lampirkan surat keterangan dari dokter yang menangani, bahwa yang bersangkutan akan melahirkan di kampung, sehingga harus diantar. Pendampingnya maksimal dua orang," kata dia.

Setelah pengajuan itu, sistem bakal melakukan proses verifikasi dengan waktu paling lama dua hari. Kemudian, lurah setempat akan setujui dan tanda tangan secara digital.

Baca juga: Mudik Dilarang, 593.185 Kendaraan Diprediksi Keluar dari Jabotabek

Foto: Bus berhenti di Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Kota Pematangsiantar dua hari sebelumnya larangan operasional Bus pada 6-17 Mei 2021. KOMPAS.COM/TEGUH PRIBADI Foto: Bus berhenti di Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Kota Pematangsiantar dua hari sebelumnya larangan operasional Bus pada 6-17 Mei 2021. 
 

Namun demikian, Syafrin menjelaskan saat ini pengajuan menggunakan Jakevo masih menunggu proses sinkronisasi dan persetujuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Untuk sistem Jakevo sudah siap, tinggal sinkronisasi dengan tanda tangan lurah, karena tanda tangan otomatis digital, oleh sebab itu perlu persetujuan dari BSSN," kata dia.

Diketahui, aturan SIKM sebelumnya tercantum dalam Surat Edaran Ketua Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Ramadhan.

Adapun larangan mudik lebaran tahun ini berlaku selama 6-17 Mei 2021. Jika ada pengendara yang ngotot melakukan mobilitas ke luar wilayah aglomerasi, bakal diputarbalik oleh petugas hingga sanksi lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X