PSBB Ketat Jawa-Bali, Ojol Boleh Angkut Penumpang dengan Syarat

Kompas.com - 11/01/2021, 08:02 WIB
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI telah memutuskan untuk memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Langkah ini dilaksanakan guna menekan angka penyebaran virus corona alias Covid-19 usai periode Libur Natal dan Tahun Baru 2021. Seiring hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menerbitkan aturan baru.

Direstui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 resmi diterapkan pada periode yang sama. Di sana, beberapa aspek terkait aktivitas warga diatur, termasuk transportasi konvensional maupun daring.

Baca juga: PSBB Ketat Jawa-Bali, Lalu Lintas Kendaraan Bakal Dibatasi?

Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana dibonceng seorang pengendala ojol dengan menerapkan protokol kesehatan.Dokumentasi Diskominfo Karawang Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana dibonceng seorang pengendala ojol dengan menerapkan protokol kesehatan.

Menariknya, tak seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama, ojek pangkalan dan online boleh mengangkut penumpang. Tapi pihak terkait patut memenuhi syarat tertentu yakni selalu menerapkan protokol kesehatan.

Diantaranya, mengenakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, disinfektan kendaraan usai digunakan, pakai sarung tangan, tidak mengemudi saat sedang sakit, sampai dilarang berkerumun lebih dari lima orang di pangkalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Agar pengemudi tidak berkerumun dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar," tulis aturan itu.

Sementara untuk taksi online mengikuti ketentuan pembatasan di transportasi umum dan perseorangan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4.

Baca juga: Siap-siap, Tarif Tol JORR Naik Lagi

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta)

Dimana dinyatakan bahwa kapasitas angkut mobil penumpang, bus, serta angkutan perairan dan perkeretaapian maksimal 50 persen dari kapasitas angkut kendaraan masing-masing.

Lebih khusus terhadap mobil barang, paling banyak mengangkut dua orang per baris kursi. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50 juta.

Jika pelanggaran diulang, maka izin angkut dibekukan sementara hingga pencabutan izin. Petunjuk teknis soal ketentuan pembatasan dan sanksi akan diatur lebih rinci dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.