Cara Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Indonesia sudah menerapkan aturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.

Langkah ini sebagai upaya untuk menekan jumlah kendaraan di wilayah tersebut serta mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas.

Tarif pajak progresif merupakan pajak bertingkat yang dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan jenis yang sama lebih dari satu.

Misalkan memiliki sepeda motor atau mobil dua unit atau lebih, maka akan dikenakan pajak bertingkat saat pembayaran pajak dilakukan.

Beberapa wilayah yang sudah memberlakukan aturan tersebut seperti di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan sejumlah provinsi lainnya.

Baca juga: Blokir STNK yang Mati 2 Tahun Segera Diberlakukan

Untuk itu, masyarakat yang tidak ingin terkena pajak progresif bisa melakukan langkah antisipasi seperti melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika sudah menjual kendaraannya.

KOMPAS.Com Petugas pajak di kantor samsat Majene buron ke kalimnatan setelah menggelapkan dana pajak kendaraan. Pelaku mengambil surat kendaraan dan dana milik korban namu ia tidak mengurus surat kendaraannya.

Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu menjelaskan, penerapan pajak progresif di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengenai besarannya, sebagai berikut;

• Kendaraan pertama besaran pajaknya 2 persen

• Kendaraan kedua besaran pajaknya 2,5 persen

• Kendaraan ketiga besaran pajaknya 3 persen

• Kendaraan keempat besaran pajaknya 3,5 persen

• Kendaraan kelima besaran pajaknya 4 persen

• Kendaraan keenam besaran pajaknya 4.5 persen

• Kendaraan ketujuh besaran pajaknya 5 persen,