Dishub DKI Tindak Ribuan Ojek yang Langgar Aturan Berkerumun

Kompas.com - 21/09/2020, 16:01 WIB

Ruly Kurniawan,

Azwar Ferdian

Tim Redaksi

Ruly Kurniawan

Penulis

Azwar Ferdian

Editor

Lihat Foto

Pengemudi ojek online dengan penumpangnya melintas di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengemudi ojek online beroperasi untuk mengangkut penumpang selama PSBB transisi dengan menerapkan protokol kesehatan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

Ojek pangkalan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (22/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menindak sedikitnya 1.034 ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, selama satu pekan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, penindakkan tersebut diambil karena mereka melanggar aturan berkerumun sebanyak lima orang atau lebih sesuai Surat Keputusan (SK) No.156/2020.

"Ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan sejak 14-19 September 2020 yang disebar di 42 kecapatan, kurang lebih 191 titik lokasi," katanya pada keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Lihat Foto

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Menurut catatan Dishub DKI Jakarta, pelanggaran tertinggi terjadi pada Selasa (15/9/2020) dengan total 309 pelanggar di 191 titik lokasi.

Adapun terkait SK No.156/2020 berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB Jakarta di bidang transportasi. Di sana, diatur pula ketentuan operasional transportasi roda dua konvensional maupun berbasis aplikasi.

Mereka meminta ojol dan opang tidak berkerumun selama 5 orang. Sepeda motor diparkirkan ketika menunggu penumpang dan menjaga jarak minimal dua meter.

“Jika pengaturan pembatasan operasional ojek online dan ojek pangkan itu tidak dipatuhi oleh pengemudi dan perusahaan aplikasi, maka dilakukan pelarangan pengangkutan penumpang,” tulis aturan itu.

Lihat Foto

Ojek pangkalan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (22/2/2020)(KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

Menurut Syafrin, pengawasan pembatasan operasional ini dilakukan selama tiga hari sejak berlakuanya SK dan menjadi dasar evaluasi dilakukan pelarangan kegiatan pengangkutan penumpang.

Berikut rincian data pelanggaran yang dihimpun oleh Dishub DKI Jakarta:

- Tanggal 14 September 2020 : 177 Pelanggaran (125 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)

- Tanggal 15 September 2020 : 300 Pelanggaran (191 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)

- Tanggal 16 September 2020 : 258 Pelanggaran ( 145 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)

Tanggal 18 September 2020 : 161 Pelanggaran ( 120 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)

Tanggal 19 September 2020 : 138 Pelanggaran ( 85 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)

Total : 1.034 pelanggaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar

katanya jakarta darurat covid, psbb diperketat tapi orang yg keluar masuk jakarta malah diperlonggar, tdk ada cek bebas covid?? bila "otg positif covid" bisa bebas keluar masuk jakarta bukankah ini menebar virus kemana-mana? harus tegas! untuk keluar masuk jakarta harus ada surat bebas covid.

1 Komentar