JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menindak sedikitnya 1.034 ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, selama satu pekan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat Jakarta.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, penindakkan tersebut diambil karena mereka melanggar aturan berkerumun sebanyak lima orang atau lebih sesuai Surat Keputusan (SK) No.156/2020.
"Ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan sejak 14-19 September 2020 yang disebar di 42 kecapatan, kurang lebih 191 titik lokasi," katanya pada keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).
Menurut catatan Dishub DKI Jakarta, pelanggaran tertinggi terjadi pada Selasa (15/9/2020) dengan total 309 pelanggar di 191 titik lokasi.
Adapun terkait SK No.156/2020 berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan PSBB Jakarta di bidang transportasi. Di sana, diatur pula ketentuan operasional transportasi roda dua konvensional maupun berbasis aplikasi.
Mereka meminta ojol dan opang tidak berkerumun selama 5 orang. Sepeda motor diparkirkan ketika menunggu penumpang dan menjaga jarak minimal dua meter.
“Jika pengaturan pembatasan operasional ojek online dan ojek pangkan itu tidak dipatuhi oleh pengemudi dan perusahaan aplikasi, maka dilakukan pelarangan pengangkutan penumpang,” tulis aturan itu.
Menurut Syafrin, pengawasan pembatasan operasional ini dilakukan selama tiga hari sejak berlakuanya SK dan menjadi dasar evaluasi dilakukan pelarangan kegiatan pengangkutan penumpang.
Berikut rincian data pelanggaran yang dihimpun oleh Dishub DKI Jakarta:
- Tanggal 14 September 2020 : 177 Pelanggaran (125 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)
- Tanggal 15 September 2020 : 300 Pelanggaran (191 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)
- Tanggal 16 September 2020 : 258 Pelanggaran ( 145 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)
Tanggal 18 September 2020 : 161 Pelanggaran ( 120 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)
Tanggal 19 September 2020 : 138 Pelanggaran ( 85 Titik Lokasi di 42 Kecamatan)
Total : 1.034 pelanggaran
https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/21/160100415/dishub-dki-tindak-ribuan-ojek-yang-langgar-aturan-berkerumun