SIKM Dinilai Percuma, Begini Jawaban Dishub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengusulkan agar Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dihapus. Hal ini disampaikan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Alasannya, keberadaan SIKM dinilai sia-sia lantaran hanya berlaku bagi penumpang yang ingin berpergian menggunakan transportasi umum saja, namun tidak untuk kendaraan pribadi.

"Tentang SIKM ini memang kewenangan pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah memberikan catatan di gugus tugas agar itu sekalian ditiadakan karena memang percuma, transportasi udara, kereta api, bus diwajibkan, tapi darat tidak diberlakukan, saya sudah sampaikan," ucap Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu lalu.

Baca juga: Waspada, Jam Macet Jakarta Bergeser Saat PSBB Transisi

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafri Liputo mengatakan, bila SIKM akan tetap menjadi standar yang ditetapkan oleh Pemprov untuk pengendalian pergerakan orang.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

SIKM atau Surat Izin Keluar-Masuk adalah surat yang diberikan kepada setiap orang untuk dapat melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengendalian untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Urus izin anda sekarang di : https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta Perhatian: Pemalsuan Surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar. #Dishubdkijakarta #SIKMJakarta

Ada Apa di ”Kompas” Edisi Jumat, 14 Februari 2025

Artikel Kompas.id

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Jun 29, 2020 at 9:28pm PDT

"SIKM akan tetap berlaku sampai status bencana nasional alam yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 mengenai bencana nonalam dicabut," ujar Syafrin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/7/2020).

"Adanya SIKM ini juga sebagai monitoring kami, baik bagi warga yang akan keluar Jabodetebak atau pun yang datang ke Jakarta dari daerah," kata dia.

Lihat Foto

Polisi menghalau mobil bus yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, kepentingan SIKM digunakan sebagai pendataan terhadap seseorang ketika akan berpergian. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mencegah adanya perkembangan signifikan dari penularan Covid-19, terutama dalam lingkup Jakarta.

Dengan data-data yang disampaikan oleh pemohon ketika akan membuat SIKM, akan lebih mudah bagi tim gugus tugas di tingkat Pemprov melakukan pelacakan bila terjadi peningkatan kasus penularan Covid-19.

Baca juga: SIKM Dipermudah, Bagaimana Pertumbuhan Penumpang Bus AKAP?

"Ini bagian dari upaya untuk menjaga agar tak timbul kasus baru yang signifikan apalagi gelombang kedua. Jadi sampai saat ini SIKM tetap menjadi syarat wajib bagi yang ingin berpergian apalagi pendatang dari daerah," ucap Syafrin.

Lihat Foto

Petugas melakukan pemeriksaan pada H-1 Lebaran di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Larangan diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Menurut Syafrin, sampai saat ini jajaran Dishub DKI bersama dengan instansi terkait juga masih melakukan penyekatan. Hanya saja ruang lingkupnya sudah tak seperti saat ada larangan mudik dan arus balik.

Pos-pos penyekatan saat ini dikonsentrasikan pada titik-titik perbatasan di ruas jalan arteri. Kondisi ini juga akan terus berlanjut mengingat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta ikut diperpanjang selama 14 hari.