Ini Skema Relaksasi Pemerintah bagi Sektor Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbas pagebluk corona (Covid-19) membuat semua sektor bisnis ikut terdampak, tak terkecuali pada sektor transportasi yang saat ini ditambah penderitaannya karena tak bisa beroperasi lantaran adanya larangan mudik.

Namun, di tengah pandemi corona yang terus meradang, ada angin segar bagi para perusahaan otobus (PO) karena pemerintah sedang menyiapkan bantuan yang teknisnya segera diterapkan pekan depan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, ada beberapa hal yang akan dan sedang dikerjakan pemerintah dalam upaya memberikan keringanan bagi sektor-sektor yang terdampak wabah corona.

Baca juga: Dilarang Mudik, Viral Foto Bus AKAP Bawa Penumpang di Dalam Bagasi

KOMPAS.com/Dio Fasilitas perakitan bus Karoseri Laksana di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah

"Saya ingin memberikan update, pertama, mengenai insentif pajak, minggu depan ini akan terbit peraturan menteri yang baru," ujar Yustinus dalam diskusi daring "Menyelamatkan Layanan Transportasi Umum dari Dampak Covid-19" yang dihelat Institut Studi Transportasi (Instran), Minggu (26/4/2020).

"Ada 18 sektor akan diberikan insentif itu nanti dalam Pasal 21 ditanggung pemerintah, Pasal 22, dan Pasal 25. Sektor transportasi akan masuk di sini dan ini akan menjangkau sektor yang paling terdampak," kata dia.

Kompas.com/Fathan Radityasani bus karoseri tentrem

Mengenai angsuran pajak, Yustinus juga menjelaskan bagi pengusaha yang berbentuk badan usaha bisa mengajukan pajak yang lebih rendah. Hal ini sudah dimulai pada April ini dengan tarif baru sebesar 22 persen.

Tak hanya itu, bila dalam tiga bulan pertama ada proyeksi bila bisnisnya turun, maka pengusaha juga bisa mengajukan pengurangan angsurang kembali yang lebih besar.

"Pengurangan angsuran boleh diajukan kembali dengan yang lebih besar, tinggal lampirkan proyeksi sampai satu tahun ke depan. Ini saya kira bisa dimanfaatkan dan ini hak bapak-ibu (pengusaha PO)," kata Yustinus.

Baca juga: Bus AKAP di Ambang Kehancuran, Efeknya dari Agen Tiket sampai Restoran

Sementara terkait mengenai angsuran pembiayaan yang sampai saat ini menjadi fokus bagi pengusaha transportasi, Yustinus menjelaskan, pemerintah juga sedang mengerjakan hal ini. Akan ada dua skema relaksasi yang nantinya diberikan pemerintah untuk masalah cicilan pembiayaan bagi pengusaha transportasi.

ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN Sejumlah warga membawa barang bawaan menuju bis antar provinsi untuk mudik lebih awal di Terminal Bus Pakupatan, Serang, Banten, Kamis (23/4/2020). Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2020, sejumlah warga tetap pulang ke kampung halamannya sebelum puasa dengan alasan sudah tidak ada pekerjaan meski nantinya harus menjalani isolasi mandiri.

"Untuk yang sekarang dikerjakan adalah bantalan untuk pembiayaan. Ada dua skema, pertama, relaksasi kredit, OJK sudah membuat aturan dan sudah diterapkan. Namun, memang masih ada masalah di lapangan yang nantinya kami akan koordinasikan terus," ucap Yustinus.