Agar Tepat Sasaran, Leasing Minta Data Seluruh Ojek dan Taksi Online

Kompas.com - 01/04/2020, 13:01 WIB
Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski aturan relaksasi keringanan kredit kendaraan sudah diluncurkan, tapi perusahan pembiayaan meminta agar Grab dan Gojek memberikan data dari mitranya yang menjadi nasabah leasing. Dalam hal ini driver dan ojek online.

Menurut Direktur Utama Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja, data dari ojek atau pengendara taksi online dibutuhkan agar keringan soal kredit kendaraan bisa tepat sasaran.

"Kami mengikuti OJK, tapi kami minta prosesnya didetailkan dalam arti Gojek atau Grab harus memberikan data dari driver-nya. Ini perlu agar kami bisa melakukan penilaian dan pemberian keringan bisa tepat sasaran," ujar Stanley saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/4//2020).

Baca juga: Jokowi: Penangguhan Kredit Kendaraan Dimulai 1 April 2020

Lebih lanjut Stanley, mengatakan dengan adanya data ojek atau drive taksi online, baik dari Grab maupun Gojek, pihak pembiayaan bisa melihat rekam jejak dari individu langsung mengenai status pembiayaan sebelumnya.

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

Hal ini berkaitan dengan salah satu syarat OJK yang mengatakan pemberian keringan hanya untuk debitur yang sebelum adanya wabah corona cicilannya lancar.

"Datanya untuk melihat yang akan kami berikan. Jadi kami berikan kelonggaran tapi harus tetap sasaran, bukan pukul rata semua bisa dan ini harus dipahami juga oleh masyarakat, jangan sampai jadi bola panas malah semuanya mengajukan, yang kita utamakan memang driver dan ojek online," ucap Stanley.

"Untuk masyarakat yang tidak terdampak, kami minta tetap menjalankan kewajibannya. Hal ini untuk menghindari adanya kredit macet. Kami harap pemerintah atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI) bisa segera menyiapkan datanya dari Grab dan Gojek," kata dia.

Sebelumnya Agus Prayitno, Presiden Direktur Toyota Astra Finance (TAF), juga menyampaikan bila pihaknya siap membantu masyarakat dan mendukung langkah pemerintah serta OJK di masa sulit akibat corona.

Baca juga: Ada Kelonggaran, OJK Larang Debt Collector Tarik Kendaraan

Meski demikian, Agus tetap mengatakan semua proses keringan dilakukan mengikuti syarat yang berlaku, salah satunya hak istimewa atau relaksasi hanya akan diberikan bagi debitur yang selalu melunasi cicilan tepat waktu tanpa masalah.

Pengemudi ojek online dengan penumpangnya berada di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengemudi ojek online dengan penumpangnya berada di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

"Kami bantu customer yang terkena dampak corona, tapi tergantung kondisi customer-nya. Kalau dia customer yang baik, dalam pengertian selama ini tepat waktu bayar cicilan, pasti kami bantu," ucap Agus.

"Kalau tidak tentu kami akan pertimbangkan, karena prosesnya kurang lebih seperti saat awal kami setujui kreditnya. Kami analisa dulu latar belakangnya, dan kami prioritaskan yang punya keterbatasan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X