Hajatan Sampai Tutup Jalan Raya, Bagaimana Aturannya?

Kompas.com - 01/03/2020, 14:05 WIB
Ilustrasi penutupan jalan akibat ada acara hajatan pribadi pittsburgh.cbslocal.comIlustrasi penutupan jalan akibat ada acara hajatan pribadi
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menggelar hajatan, seperti pernikahan, sunatan, dan kegiatan lainnya, dengan menggunakan ruang jalan umum, ternyata tak bisa sembarangan.

Harus ada izin lantaran menggunakan ruang publik yang bisa mengganggu ketertiban lingkungan dan lalu lintas.

Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal lazim di Indonesia serta menggundang pro dan kontra. Salah satu contohnya seperti foto yang viral di akun instagram @markirterus.

Lantas bagaimana aturan sebenarnya soal penggunaan jalan umum yang dipakai menggelar acara?

Baca juga: SUV Murah Suzuki XL7 Sudah Terjual 1.200 Unit

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Ada aturannya, sudah ada semua, kembali ke niat masing-masing pihak, ???? . . #Repost @abouttng • • • • • • Di Jalan Pajajaran Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. #abouttng #markirterus #rajaratusehari #jalananituakseslalin #tertibuntuksemua #ganggufungsijalan #akseslalin

A post shared by MARi parKIR TERtib Untuk Semua (@markirterus) on Feb 29, 2020 at 4:05pm PST

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Menjawab hal ini, Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, mengatakan bila regulasinya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

"Ada aturanya, tidak bisa sembarangan, apalagi menyangkut jalan umum yang statusnya nasional. Ada proses perizinan, tidak bisa hanya setempat (RT/RW), tapi juga dari kepolisian. Tingkatannya ini tergantung kondisi jalan dan jumlah keramaian, bila skalanya kecil Polsek bisa, kalau lebih harus ke izin ke Polres," kata Fahri saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Fahri mengatakan proses perizinan baik ke Polsek dan ke Polres bukan berarti akan akan langsung disetujui. Petugas akan melihat lebih dulu kondisinya kondusif atau tidak untuk dipakai hajatan.

Baca juga: 10.000 Tiket MotoGP Mandalika Sudah Habis Terjual

Seperti apakah ada akses alternatif lain yang bisa dilalui pengendara mobil dan motor, apakah berpotensi kemacetan atau tidak.

Petugas kepolisian melakukan penutupan jalan kawasan kompleks Parlemen jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Petugas kepolisian melakukan penutupan jalan kawasan kompleks Parlemen jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Setelah minta izin itu akan dievaluasi, bila memungkinkan Polres atau Polsek untuk mencegah kemacetan dengan menurunkan personel maka akan diberikan izi, tapi bila ternyata ruas jalan itu tidak memiliki akses lain dan punya potensi kemacetan bisa tidak diberikan izinnya," ujar Fahri.

"Yang biasanya masih ada toleransi itu jalan kota dan kabupaten, kalau nasional dan provinsi itu untuk acara kepentingan umum yang bersifat nasional. Kalau acara pribadi tidak bisa," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.