Sanksi Penunggak Pajak Hingga Penghapusan Data Kendaraan

Kompas.com - 12/12/2019, 14:02 WIB
Ilustrasi STNK Motor Listrik SDR IstimewaIlustrasi STNK Motor Listrik SDR
Penulis Ari Purnomo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda yang masih beranggapan bahwa polisi tidak berhak menilang penunggak pajak kendaraan sebaiknya buang anggapan tersebut. Pasalnya, aturan penindakan bagi pemilik kendaraan tidak membayar pajak sudah jelas dan diatur dalam Undang-Undang.

Sepanjang tahun ini, banyak kebijakan baru yang digulirkan Korps Lalu Lintas Polri, termasuk soal sanksi dan juga aturan tentang perpajakan kendaraan bermotor. Berikut daftarnya;

Polisi berhak menilang

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 70 ayat 2 menjelaskan, STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya.

Jika pemilik kendaraan tidak melakukan kewajibannya, membayar pajak kendaraan setiap tahun dan per lima tahun, artinya surat-surat kendaraan tidak sah.

Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar menjelaskan, apabila pajak kendaraan mati, berarti STNK tidak diregister. Artinya, STNK itu tidak berlaku alias mati dan bisa ditilang.

"Yang ditilang polisi adalah STNK bukan pajak. Karena pajak itu kertas biasa, tetapi kalau STNK itu dokumen negara," ujar Fahri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Peraturan lainnya diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 37 ayat 2 da 3 dengan isinya,pada ayat 2, STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Ayat 3 menyebutkan, STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan tiap tahun.

Baca juga: Pajak STNK Mati, Denda Rp 500.000 hingga Kendaraan Disita dan Dilelang

Penghapusan data kendaraan

Selain melakukan tindakan tilang, bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak juga terancam sanksi lain. Data kendaraan akan dihapus jika pemilik kendaraan tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X