Tilang Elektronik Bisa Hapus Budaya "Damai di Tempat"

Kompas.com - 15/09/2018, 08:24 WIB
Carito, seorang pengendara, saat ditilang polisi di Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Utara, karena melanggar aturan ganjil-genap, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN DCarito, seorang pengendara, saat ditilang polisi di Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Utara, karena melanggar aturan ganjil-genap, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, Dirkamsel Korlantas Polri, menekankan bahwa peraturan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) harus segera diimplementasikan.

Salah satu tujuan utama, selain memang untuk ketertiban, juga bisa menghapus stigma negatif masyarakat kepada polantas, hingga memberantas pungutan liar (pungli) atau dengan istilah damai di tempat, yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

"Kalau mau mengangkat martabat, kalian harus mau menerapkan E-TLE, gimana pun caranya, apapun tantangannya. Karena pasti banyak tantangan," ujar Chryshnanda di acara Forum Group Discussion soal E-TLE di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Penerapan tilang seperti itu, lanjut jenderal bintang satu itu E-TLE juga bisa menertibkan lalu lintas, sampai akhirnya mengurangi tingkat kecelakaan dan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Baca juga: Calo Tilang Masih "Gentayangan" di Pengadilan

"Masyarakat akan menjadi lebih tertib, jadi ini semua merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, bukan hanya sekedar tilang, dan tilang lagi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila aturan tersebut sudah diimplementasikan, lanjut Chryshnanda polantas tidak lagi melakukan tilang dan bertanya surat, tetapi langsung tertuju pada jenis pelanggaran dan sanksinya.

"Polisi itu bukan seperti kantor pos yang mengurus surat, tetapi misalnya pelanggar itu tidak pakai helm, sabuk pengaman dan lain sebagainya. Langsung kepada pokok tujuannya," ucap Chryshnanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.