PPnBM Bakal Diubah Jadi Cukai Otomotif?

Kompas.com - 13/02/2017, 07:02 WIB
Nissan Motor Indonesia di IIMS 2016 Stanly/KompasOtomotifNissan Motor Indonesia di IIMS 2016
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Sebagai satu langkah menuju kebijakan low carbon emission program ( LCEP), Kementerian Perindustrian adakan Focus Group Discussion terkait perumusan peta jalan industri kendaraan, dikaitkan dengan Kebijakan Energi Nasional dan target penurunan gas rumah kaca (CO2).

Selain dari sisi teknis dan teknologi, pembahasan juga menyerempet pada urusan fiskal, di mana rencana ke depan akan diberlakukan pajak berdasarkan emisi (carbon tax). Pajak ini nantinya diposisikan menggantikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku sekarang. Bahkan, selain itu, pihak Badan Kebijakan Fiskal juga mewacanakan pemindahan status PPnBM menjadi cukai otomotif.

“Kami sedang mengkaji, di mana dari sisi legal ada dasarnya (terkait perubahan pajak), dan memungkinkan mengubah dari PPnBM ke arah cukai, atau Pajak Lingkungan, dan seterusnya. Kami kaji dulu ke arah sana, baru kemudian setelah legal basis-nya ketemu, baru bisa kami pikirkan simulasinya dan implementasinya,” ujar Sarno, Kepala Subbidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal kepada KompasOtomotif, Rabu (8/2/2017).

Sarno melanjutkan, kalau di negara-negara ASEAN sendiri, produk otomotif sudah dikenakan cukai. Sementara di Indonesia, cukai menempel pada poduk rokok (tembakau) dan alkohol  saja.

“Ini masih sebatas survei,” ucap Sarno. Pada tahap awal ini, lanjut Sarno, pihak BKF masih mengkaji perubahan pajak ke cukai, apakah keduanya memiliki irisan, atau karakteristik yang sama secara hukum, sebelum nantinya menjadi ketentuan yang baku.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan empat sifat dan karakteristik barang kena cukai.

a. Konsumsinya perlu dikendalikan.

b. Peredarannya perlu diawasi.

c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X