Kenali Diskresi Polisi Lalu Lintas, Tidak Patuh Kena Sanksi Rp 250.000

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengguna jalan kadang-kadang dikagetkan dengan sistem lalu lintas yang tidak berfungsi secara maksimal. Dalam kondisi seperti ini, petugas kepolisian di lapangan memiliki hak diskresi untuk mengatur lalu lintas.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan, dasar hukum kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 18 ayat (1), dan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 104 ayat (1), (2), dan (3).

“Tindakan diskresi dapat dengan cara mengalihkan, mempercepat, memperlambat arus lalu lintas atau bahkan memerintahkan kendaraan untuk jalan terus atau menghentikan kendaraan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (23/8/2021).

Menurutnya, diskresi petugas di lapangan perlu dilakukan agar kinerja lalu tetap maksimal dan terjaminnya kelancaran lalu lintas.

Terutama dalam situasi tertentu, seperti perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) tidak berfungsi, adanya pengguna jalan yang diprioritaskan, adanya pekerjaan jalan, adanya bencana alam, atau adanya kecelakaan lalu lintas.

“Dalam situasi demikian perintah petugas memilki kedudukan yang lebih tinggi, daripada perintah yang diberikan oleh APIL, rambu lalu lintas atau marka jalan. Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian,” kata dia.

Budiyanto menambahkan, pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas merupakan pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana diatur dalam pasal 282, dapat dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

“Pengguna jalan pada saat dihadapkan dalam keadaan tertentu, wajib mematuhi perintah dan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang sedang melaksanakan tugas,” ucap Budiyanto.