Mungkinkah Kebijakan Lalu Lintas Asian Games Berlaku Seterusnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam menyambut penyelenggaraan Asian Games Agustus mendatang, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan lalu lintas. Diharapkan melalui paket kebijakan ini potensi kepadatan lalu lintas dapat diatasi dan penyelenggaraan acara olahraga se-Asia tersebut dapat berjalan lancara.

Tiga paket kebijakan yang dikenalkan antara lain manajemen lalu lintas berupa pemberlakuan perluasan ganjil genap. Lalu ada kebijakan penyediaan angkutan umum serta pembatasan angkutan barang untuk golongan III sampai V.

Meski ditujukan untuk penyelenggaraan Asian Games, menjadi pertanyaan apakah kebijakan ini dapat diterapkan seterusnya.

"Kemungkinan tersebut bisa saja. Mengingat sebelumnya kebijakan seperti three in one dulu dimulai juga dari hajatan besar seperti ini," ucap pengamat transportasi dan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas saat dihubungi Kamis (28/6/2018).

Jika akan diterapkan seterusnya Darmaningtyas memberikan catatan. Ia berharap angkutan umum akan dapat disiapkan dengan baik.

"Asian Games ini dapat digunakan untuk memaksa orang memakai angkutan umum. Sama seperti di China saat Olimpiade, hampir mirip dalam pelaksanaan kebijakan ganjil genap. Tapi harapannya angkutan umumnya disiapkan," ucap Darmaningtyas.

Dalam pelaksanaan Asian Games, pemerintah menargetkan ada 170.000 wisatawan asing yang datang dengan tambahan sekitar 5.000 peliput dari mancanegara tiba di Indonesia. Darmaningtyas berharap kebutuhan bus angkutan umum mencukupi untuk jumlah ini.

"Itu baru rencana wisatawan asingnya. Tapi jangan lupa ada warga yang mengalami perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Harapannya mencukupi," ucap Darmaningtyas.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sendiri sudah melakukan penambahan armada Transjakarta sebanyak 76 unit dari jumlah 294 unit yang sudah ada. Ditambah penyediaan 57 unit bus dari hotel atau pusat perbelanjaan ke venua, 204 unit bus khusus untuk wilayah terdampak kebijakan lalu lintas serta 10 unit bus untuk keperluan wisata.