Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Wacana Pembatasan Peredaran Taksi "Online"

Kompas.com - 14/03/2017, 16:18 WIB
Stanly Ravel

Penulis

Jakarta, KompasOtomotif - Upaya pemerintah melakukan kesetaraan dalam hal transportasi berbasis aplikasi sudah mulai dilakukan. Salah satunya dengan revisi Peraturan Menteri (PM) 32 Tahun 2016 tentang taksi online yang saat ini sudah mencapai tahap uji publik kedua.

Bila saat awal ada 10 kajian, pada uji publik kedua di Makassar pekan lalu jumlah revisi bertambah satu menjadi 11. Penambahan butir revisi tersebut terkait masalah kuota taksi online yang saat ini digolongkan sebagai kendaraan angkutan sewa khusus.

Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan, menjelaskan, masalah kuota sebenarnya sudah ada sebelum uji publik pertama, namun tertinggal saat penyampaiannya.

Baca juga: Komisi X Dukung Mendikdasmen Soal Study Tour: Kalau Dilarang Merugikan Siswa

"Bukan penambahan, tapi hanya lupa dicantumkan saat pertama. Jadi kuota itu kita gunakan untuk melihat tingkat kebutuhan taksi online, karena bila dikaitkan dengan ekonomi maka kita bicara mengenai supply and demand," ujar Pitra kepada KompasOtomotif, Selasa (14/3/2017).

Dari realisasi di lapangan, lanjut Pitra, bisa dilihat terjadi kelebihan dalam hal suplly, sedangkan demand-nya tidak berkembang. Artinya, jumlah taksi online yang beredar saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, justru kelebihan.


"Contoh paling mudah soal ojek online, sekarang itu jumlahnya cukup banyak, bahkan sampai akhirnya ada yang mangkal juga. Harusnya itu kan tidak boleh, kita tidak ingin nantinya taksi online begitu," ucap Pitra.

Baca juga: Pabrik Uang Palsu di Bekasi Terbongkar, Polisi Tangkap Pelaku dan Sita Mesin Cetak

Untuk mekanisme pelaksanaan kuota jumlah taksi online, nantinya akan diserahkan pada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk soal tarif atas dan bawah. Namun khusus Jakarta akan diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Untuk Jakarta, hitungannya langsung Jabodetabek. Jadi penerapannya akan kami serahkan ke BPTJ," kata Pitra.

Berikut 11 materi kajian revisi PM 32 Tahun 2016 :

1. Jenis angutan sewa
2. Ukuran CC kendaraan
3. Batas tarif angkutan sewa khusus
4. Kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus
5. Kewajiban STNK berbadan hukum
6. Pengujian berkala atau KIR
7. Pool
8. Pajak
9. Bengkel
10. Akses dasbor
11. Sanksi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
China Minta AS Cabut Perintah Terkait Minyak Asal Venezuela
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau