Masyarakat Ragu Beli Kendaraan Listrik karena Jumlah SPKLU Masih Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Program elektrifikasi demi tercapainya negara nol-emisi karbon, merupakan impian baru yang tengah diupayakan pemerintah. Sebelum 2040, semua kendaraan ditargetkan berbasis baterai.

Selaras dengan target besar tersebut, kendala yang dihadapi tentunya juga tidak sedikit. Ada beberapa tantangan yang bisa menjadi penghambat, salah satunya ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai infrastruktur.

Minimnya infrastruktur diyakini bisa sangat mempengaruhi tingkat minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Pada kemungkinan terburuk, bukan tidak mungkin target elektrifikasi Indonesia mengalami kemunduran.

Hal tersebut disampaikan oleh Perusahaan manajemen konsultansi global, Arthur D. Little (ADL) di Jakarta, Selasa (1/8/2023), dalam program ‘Indonesia’s EV Roundtable’ yang secara spesifik membahas perkembangan kendaraan listrik.

Baca juga: Sleeper Bus Jalan Lebih Lambat Dibanding Bus Model Lain

KOMPAS.com/daafa Konektor charger CCS2 untuk pengisian daya cepat kendaraan listrik di SPKLU PLN

Andreas Schlosser, Global Head of ADL Automotive Practice menjelaskan, perkembangan infrastruktur SPKLU di Indonesia terasa sangat lambat. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh dua kendala utama.

Kendala pertama, yakni kurang terbukanya pemerintah terhadap investor dan stakeholder swasta, yang bisa memberikan bantuan secara independen untuk mendirikan SPKLU.

“Kalau kita lihat di Indonesia, ada banyak sekali subsidi kendaraan listrik bagi produsen yang memenuhi TKDN. Kenapa hal serupa tidak diterapkan untuk unit-unit SPKLU? Seharusnya, hal itu bisa sangat bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur,” ucapnya saat berbincang dengan Kompas.com.

Sedangkan kendala kedua, berkaitan dengan ketidakselarasan koordinasi antara pemerintah dengan PLN. ADL menilai pemerintah terlalu bergantung pada PLN, namun disaat yang sama, juga membatasi kerjanya.

Baca juga: Swallow Luncurkan Ban Khusus Motor Listrik, Harga mulai Rp 179.000

KOMPAS.com/daafa Rombongan pengguna motor listrik melakukan pengisian daya dengan charger bawaan di pos SPKLU PLN

“Menimbang banyaknya program kelistrikan yang digaungkan pemerintah, seharusnya infrastruktur juga turut jadi perhatian. Kami menimbang, harus ada pihak lain, tidak hanya PLN (untuk pengadaan SPKLU),” kata Andreas.

Terkait penambahan SPKLU, Arifin Tasrif selaku Menteri BUMN mengatakan, hal itu akan dilakukan secara bertahap dan sistematis, sembari mempertimbangkan populasi kendaraan listrik.

“Jumlah motor listrik masih belum banyak, jadi nanti penambahan infrastruktur (SPKLU) akan dilakukan secara paralel” ujarnya kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Alur proses pembangunan SPKLU sendiri juga ternyata cukup rumit. Hal itu sebagaimana disampaikan Susan Khaerany, Account Executive PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).

Baca juga: Bus Model Double Glass Cegah Sopir Bus Silau Saat Mengemudi

DOK. PLN. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengecek langsung kesiapan SPKLU.

Dia menjelaskan, PLN tidak bisa bergerak secara independen dalam hal realisasi penambahan SPKLU. Sesuai dengan instruksi yang ada, harus ada koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov, Pemkot, serta Dishub.

“Karena ada pembahasan seputar anggaran, waktu dan durasi pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi harus ada koordinasi yang sesuai dengan instansi dan para stakeholder yang terlibat,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (24/7/2023).

Untuk diketahui, jumlah SPKLU yng ada di Indonesia berjumlah kurang dari 1.000 unit, di mana 616 unit merupakan milik PLN, dan sisanya milik swasta.

Sedangkan target jumlah SPKLU yang hendak dicapai pemerintah sebelum tahun 2040 adalah sebanyak 20.000 unit, dan tersebar di semua lokasi besar.