Konversi Motor Listrik, Benarkah Mesin Pabrikan Harus Dihancurkan?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai menyalurkan subsidi motor listrik mulai 20 Maret 2023. Kabarnya, subsidi siap diberikan pada tahun 2023 dan 2024.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Rencananya pada 2023, pemerintah menargetkan pemberian subsidi kepada 50.000 unit motor listrik konversi dan 200.000 unit motor listrik baru.

Baca juga: Setiap Berapa Kilometer Mobil Matik Harus Ganti Oli CVT?

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Konversi vespa klasik menjadi vespa listrik hasil modifikasi Elders Garage dipamerkan di ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 di JIExpo Kemayoran, Kamis (28/7/2022). Butuh waktu 3 jam untuk melakukan modifikasi ini.

Salah satu aturan menarik perihal konversi motor listrik, yaitu konsumen harus rela mesin asli bawaan motor dihancurkan atau scrapping.

Hal ini diungkap Instagram @elders_garage, akun resmi bengkel konversi tersertifikasi, yang mengabarkan bahwa salah satu syarat konversi bersubsidi Rp 7 juta, mesinnya harus dihancurkan.

“Ini adalah keputusan mutlak bagi penerima subsidi, pemilik harus merelakan mesinnya dihancurkan. Langkah ini diambil pemerintah, untuk menghindari mesin ini kembali mengonsumsi BBM lagi,” tulis keterangan video Instagram tersebut.

Baca juga: Tambal Ban Tip Top Lebih Bagus Dibandingkan Model Cacing

“Tapi kalau tidak bersubsidi dibebaskan. Mesin mau disimpan atau dipakai lagi, atau jadi ornamen interior rumah juga silakan,” lanjut keterangan itu.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, pemilik Elders Garage Heret Frasthio, mengatakan, aturan mengenai mesin asli motor konversi yang harus dihancurkan belum resmi dirilis.

“Iya mesin lamanya dihancurin, aturannya dari Kementerian ESDM cuma memang belum ketuk palu, masih disusun sama mereka,” ujar Heret, kepada Kompas.com (28/3/2023).

Baca juga: Diduga Hyundai Stargazer X Tertangkap Kamera Sedang Tes Jalan

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Elders Garage (@elders_garage)

Meski begitu, aturan ini menurutnya bakal jadi syarat wajib bagi penerima subsidi. Sementara itu, bagi yang tidak menerima subsidi, aturan ini tidak perlu dilakukan.

“Kalau kita kasih pilihan, yang diwajibkan itu bagi penerima subsidi,” ucap Heret.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Manajemen Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Heri Prabowo, kebijakan penghancuran mesin lama yang akan dikonversi ke mesin listrik dilakukan supaya ada kecocokan data.

Baca juga: Ojol Nyaris Terlindas Truk gara-gara Main Ponsel

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Motoriz tawarkan konversi motor listrik di IIMS 2023

"Saya kira itu masih dalam level pemikiran ya. Dalam artian begini, konversi itu kan nanti, kalau dalam hitung-hitungan data harusnya klop, antara yang dikonversi, misalnya ada 10 maka harusnya ada 10 (mesin bensin) hilang, ada 10 muncul. Jadi ini lebih ke hitung-hitungan itu saja," kata Heri kepada wartawan di Jakarta (16/3/2023).

Heri juga mengatakan, penghancuran mesin lama memang sudah seharusnya, sebab bakal mustahil jika dipasang di kendaraan lain.

Apabila dipakai di kendaraan lain, maka kendaraan itu berstatus ilegal alias tidak bisa digunakan di jalan raya karena tidak memenuhi aspek legalitas.

Meski begitu, Heri mengatakan penghancuran mesin lama itu belum menjadi aturan baku. Terlebih saat ini Indonesia belum memiliki fasilitas scrapping resmi.

"Enggak ada (aturannya), di kita saja scrapping itu enggak ada institusi khususnya. Misalnya kita punya motor yang memang sudah enggak bisa jalan, mau di-scrap di mana? Paling kita buang saja," ujar Heri.