Respons Asosiasi Sepeda Motor Listrik soal Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) memberikan respons soal insentif kendaraan listrik yang akan dimulai pemerintah pada 20 Maret 2023.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Aismoli Hanggoro Ananta Khrisna mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar dan masih menunggu lebih lanjut soal rincian aturan terkait pemberian insentifnya.

"Kita belum bisa komentar banyak kebijakan insentif ini karena di asosiai internal sendiri belum ada diskusi mendalam. Namun, yang bisa saya sampaikan kita perlu menunggu bagaimana aturan lebih lanjutnya dari pemerintah," kata Hanggoro dalam keterangan resminya, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Apa Perbedaan Ban Motor Listrik dan Konvensional?

Hanggoro mengatakan, dari syarat yang diberikan untuk subsidi, produsen motor listrik harus memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 40 persen.

Lihat Foto

Motor listrik Honda EM1 e: dipamerkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Motor listrik ini telah mengusung Honda Mobile Power Pack e:, yaitu teknologi baterai terbaru yang dapat ditukar dengan mudah, dan bisa melakukan pengisian daya di rumah.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Sampai saat ini hanya ada tiga pabrikan yang sudah mencapainya. Sementara untuk yang belum, menurut Hanggoro, Aismoli akan berupaya mendorong agar pabrikan bisa memenuhi syarat tersebut dan bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Untuk kendaraan yang belum mencapai itu kita tanyakan industrinya, kita kerja bersama antara pelaku industri dan pemerintah kita bisa dorong 40 persen TKDN. Sehingga konsumen memiliki pilihan yang banyak untuk mendapatkan kendaraan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.

Baca juga: Insentif EV Rp 1,7 T Bisa Memperbaiki Transportasi 20 Kota

Lihat Foto

Motor Listrik Yadea di IIMS 2023(KOMPAS.com - Dio)

Hanggoro mengatakan, asosiasinya hanya bisa mendukung dan menyukseskan program pemerintah. Sementara yang lain punya kewajiban meningkatkan TKDN di mana pada 2024 sebesar 60 persen dan selanjutnya 80 persen.

"Kita mendukung dan bekerja keras untuk mencapai TKDN yang ditentukan pemerintah," ujar Hanggoro.