Wajib Tahu Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kendaraan dikenakan pajak yang wajib dibayar tiap tahunnya. Setiap penambahan kendaraan juga dikenakan pajak lebih besar lagi alias pajak progresif.

Besaran biaya pajak untuk kendaraan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Sehingga, kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, berbeda-beda biayanya.

Baca juga: Rencana Blokir Pajak Kendaraan Bikin Orang Tertib Administrasi

Dikutip dari Indonesia.go.id, Selasa (10/1/2023), dasar pengenaan pajak progresif ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada pasal 6, dijelaskan bahwa ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor dikenakan biaya paling sedikit 1 persen untuk kepemilikan pertama.

Lihat Foto

Cara cek pajak kendaraan online Jakarta secara mudah melalui website dan aplikasi resmi(KOMPAS.com/DIO DANANJAYA)

Sedangkan paling besar 2 persen Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen. Ketentuan pastinya disesuaikan daerah masing-masing. Jadi, tarifnya bisa berbeda-beda di setiap daerah.

Untuk menghitungnya pajak progresif, sebenarnya cukup mudah. Sebagai contoh wilayah DKI Jakarta, tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

• Kendaraan pertama besaran pajaknya 2 persen
• Kendaraan kedua besaran pajaknya 2,5 persen
• Kendaraan ketiga besaran pajaknya 3 persen
• Kendaraan keempat besaran pajaknya 3,5 persen
• Kendaraan kelima besaran pajaknya 4 persen
• Dan seterusnya hingga kepemilikan ke-17 dengan pengenaan pajak 10

Baca juga: Usai Liburan, Ingat Cek Pajak Kendaraan Jangan Sampai Diblokir!

Jadi, diasumsikan Anda ingin membeli atau sudah memiliki kendaraan kedua. Selanjutnya, tinggal kalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan 2,5 persen.

Lihat Foto

Seorang warga membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah secara daring atau online di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.(ANTARA FOTO/SENO)

Contohnya, NJKB suatu motor adalah Rp 25 juta. Kemudian, dikalikan dengan 2,5 persen, karena merupakan kepemilikan kedua. Jadi, nilai PKB yang harus dibayarkan untuk kendaraan kedua adalah Rp 625.000.

PKB ditambah lagi dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang besarannya Rp 35.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 143.000 untuk kendaraan roda empat.