SPKLU Bakal Tersedia di SPBU Hingga Pasar Swalayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mengisi daya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan berada di tempat-tempat yang terjangkau.

Beberapa diantaranya seperti, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), kantor pemerintah pusat dan daerah, tempat perbelanjaan, hingga parkiran umum di pinggir jalan raya.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang telah diundangkan pada 7 Agustus 2020.

Baca juga: Roadmap Kendaraan Listrik Kembali Dibahas, Dikebut 2 Minggu

KOMPAS.com/Stanly Ilustrasi charging station milik BPPT

"SPKLU disediakan di lokasi dengan kriteria, mudah dijangkau oleh pemilik KBL berbasis baterai, disediakan tempat parkir SPKLU, tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas," tulis Pasal 12 Permen itu.

Adapun jenis teknologi pengisian ulang yang digunakan pada SPKLU antara lain (a) pengisian normal, (b) pengisian cepat (fast charging), dan (c) pengisian ultracepat (ultra fast charging).

Sementara fasilitas penukaran baterai bakal disediakan oleh badan usaha stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Badan usaha yang dimaksud ialah milik negara, daerah, koperasi, sampai swasta.

Baca juga: Kemenhub Mau Operasikan Bus Listrik Canggih di Bali

Agung Kurniawan/Kompas.com Kepala charging station, mobil listrik Ha:mo di Universitas Chulalongkorn, Bangko, Thailand, Selasa (30/1/2018).

Untuk tarif tenaga listrik yang diberlakukan pada SPKLU nanti mengikuti aturan lebih jauh mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Sementara itu, tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah menggunakan faktor pengali Q dengan besaran paling rendah sebesar 0,8 dan paling tinggi 2, dengan Q yang ditentukan oleh pemegang IUPTL terintegrasi.

Sedangkan tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus menggunakan faktor pengali N dengan besaran paling tinggi sebesar 1,5. Penerapan faktor pengali N ditentukan oleh pemegang IUPTL terintegrasi atau pemegang IUPTL penjualan sebagai badan usaha SPKLU.