Alasan Ibu Kota Belum Berlakukan Kembali Ganjil Genap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor di wilayah Ibu Kota dengan sistem ganjil genap sejak pandemi virus corona alias Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, hal ini dikarenakan kapasitas transportasi umum yang ada belum dapat menampung seluruh pengguna kendaraan pribadi jika terjadi peralihan.

"Kita mempertimbangkan suplai ataupun kapasitas dari angkutan umum yang ada sekarang. Itu belum mampu untuk menampung shifting dari pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum jika dilakukan pembatasan menggunakan ganjil-genap," katanya di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Ini Jenis Pelanggaran yang Diincar Selama Operasi Patuh Jaya 2020

Lihat Foto

Revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang Bundaran Senayan di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Desain ketiga JPO itu akan berbeda dengan JPO lainnya. Ketiga JPO tersebut akan dipasangi kamera closed circuit television (CCTV), akan dipasangi lift serta dilengkapi tata pencahayaan warna-warni. Revitalisasi JPO ini ditargetkan selesai pada Januari 2019.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Saat ini, lanjut Syafrin, Pemprov DKI masih memberlakukan protokol kesehatan pada penggunaan transportasi umum seperti pembatasan penumpang dan saling menjaga jarak.

Dia khawatir penerapan sistem ganjil genap nantinya bisa menyebabkan penumpukan penumpang pada transportasi umum.

Tanggapan serupa dinyatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang menyebut bahwa dewasa ini kapasitas transportasi umum sudah sangat padat. Padahal, peralihan yang terjadi (dari transportasi pribadi ke umum) belum besar.

Baca juga: Catat, Ini Lokasi Baru Kamera ETLE yang Bakal Aktif Pekan Depan

Lihat Foto

Penerapan protokol kesehatan dan pembatasan fisik di transportasi umum(Dok. Kemenparekraf)

“Jadi begitu dibatasi lalu lintas, kendaraan pribadi, tentu ada shifting ke public transport dan itu yang tentu kita hindari penumpukan di angkutan umum,” tambahnya.

Untuk diketahui, selama masa pandemi covid–19, Pemprov DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya sepakat tidak berlakukan penindakan sistem ganjil–genap di jalur protokol.

Adapun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di wilayah Ibu Kota kini diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai 17 sampai 30 Juli 2020.