Masukan Yamaha Terkait Insentif Kendaraan Listrik di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Yamaha Indonesia mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemberian insentif berupa pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk motor atau mobil listrik.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 tahun 2020, berlaku sejak 15 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024.

Adapun pemberian insentifnya, berlaku untuk seluruh kendaraan listrik, baik milik pribadi maupun yang digunakan sebagai transportasi umum.

Menurut Dyonisius, pilihan kendaraan listrik dan infrastruktur penunjang kendaraan listrik di Jakarta, masih terbatas.

"Kita mengerti kebijakan tersebut untuk mendorong lebih banyak masyarakat membeli kendaraan listrik. Tapi bila melihat faktor-faktor yang ada saat ini, seperti pilihan kendaraan dan infrastruktur penunjangnya  masih terbatas. Sehingga masyarakat akan sulit dan pada akhirnya tidak bisa beralih," kata Executive Vice President Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Beti kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Jakarta Luncurkan Insentif Mobil Listrik, Kemenperin Masih Tahan LCEP

Sektor Industri dalam Cengkeraman Premanisme (2)

Artikel Kompas.id

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melambaikan tangan saat konvoi menggunakan kendaraan elektrik di Festival Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.(KOMPAS.com/M ZAENUDDIN)

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menaikkan pajak BBN-KB sebesar 2,5 persen, menjadi 12,5 persen.

Ketersediaan infrastruktur, kata Dionysius, merupakan faktor penting untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Tanpanya, pengguna akan penuh kekhawatiran apalagi wilayah Ibu Kota selalu macet.

"Sekarang fasilitas charging belum menyeluruh, hanya terpusat saja. Belum ada di public area, pasar, mall, perkantoran, dan sebagainya. Tanpa ini, konsumen tidak akan bisa beralih," katanya.

Baca juga: Hiace Disulap Jadi Mobil Rumah, Modalnya Rp 300 Juta

Lihat Foto

Boks penympanan barang bisa digunakan menyimpan baterai cadangan.(Yamaha Global)

"Faktor ini juga penting bagi produsen agar feasible untuk melakukan investasi karena konsumennya ada, atau pasar telah terbentuk," ucap dia.

Dyonisius menyarankan supaya Gubernur DKI Jakarta segera memanfaatkan kenaikan penerimaan pajak kendaraan untuk membangun fasilitas charging station supaya menyeluruh.

"Kemudian, menyosialisasikan bagaimana safety kendaraan listrik khususnya ketika kondisi banjir karena lebih rentan. Tak lupa juga, untuk menyediakan penampungan baterai bekas kendaraan listrik," katanya.