Konsumsi Pertalite-Pertamax Diprediksi Naik Saat Lebaran 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H mengalami peningkatan di atas 11 persen.

Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas Saleh menyebut peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran 2025 yang diproyeksi mencapai sekitar 150 juta orang.

"Kalau mereka mudik pasti menggunakan transportasi seperti pesawat, kemudian kendaraan, kereta api, yang semuanya membutuhkan BBM," katanya, Selasa (18/3/2025).

Baca juga: Catat, Ini Angkutan Barang yang Dilarang Beroperasi saat Mudik Lebaran

Lihat Foto

Ilustrasi lalu lintas kendaraan di London, Inggris.(ITV.com/PA)

Lebih jauh, peningkatan konsumsi BBM untuk produk Pertamax diproyeksikan naik 11,1 persen. Lalu untuk Pertalite juga diperkirakan mengalami kenaikan pada level serupa, yakni sekitar 11,7 persen.

Sedangkan untuk Avtur, kenaikannya mencapai 7,13 persen. Namun demikian, konsumsi solar justru diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 16,2 persen.

"Kenapa Solar ini turun? Tentu karena kegiatan niaga kan berkurang. Sementara kenapa gasoline ini naik? Karena lalu lintas mobil-mobil kendaraan kan semakin meningkat. Sehingga ini kita harus siapkan pasokannya," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta orang.

Baca juga: Jakarta E-Prix 2025: Balapan Mobil Listrik Kembali Hadir di Indonesia

Sedangkan untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang.

Adapun potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia. 

Menyikapi kondisi tersebut, Kemenangan telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN, hingga pihak swasta.