Mobil dan Motor Bodong Jangan Harap Bisa Legal Pakai Sertifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan resmi mengatur mobil dan sepeda motor kustom melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Aturan ini sudah dirilis sejak Oktober 2023. Lewat aturan ini pemerintah Indonesia menjamin legalitas kendaraan hasil kustomisasi, baik mobil dan motor. Tapi, dengan syarat salah satunya kembali diuji layak jalan.

Baca juga: Jangan Mendadak, Ini Jarak Aman Menyalakan Lampu Sein

Yusuf Nugroho, Kasubdit Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, mengatakan, mobil dan motor yang sudah dikustom perlu sertifikasi agar tetap legal dikendarai di jalan.

Lihat Foto

Motor custom Jokowi yang digunakan untuk mengitari Sirkuit Mandalika(Kompas.com/Donny)

"Kendaraan bisa dioperasikan secara legal. Namun perlu diingat sertifikasi tetap perlu dilakukan. Wajib memiliki peralatan keamanan dan keselamatan kerja, agar kepastian QC (quality control) terhadap produk bisa tercapai dengan baik," kata Yusuf di JIExpo, Kemayoran belum lama ini.

Yusuf mengatakan, mobil dan motor yang sudah dikustom harus dilakukan pengujian. Jika lolos uji maka kemudian diterbitkan bukti lulus uji tipe dan juga sertifikasi regulasi uji tipe.

"Diajukan bengkel ke Hubdat lalu pengujian. Ada tarif resmi berlaku. Jadi yang mengajukan legalisasi dari kustomisasi adalah bengkel itu," ujar Yusuf.

Baca juga: Fuso Canter Paling Diminati Pengusaha Sawit di Pangkalan Bun

Untuk itu Yusuf mengatakan, mobil dan motor yang dikustom baiknya ialah kendaraan yang punya asal usul jelas, bukan kendaraan "bodong."

Lihat Foto

VW Golf MK1 Cabriolet di Kustomfest 2022(Kompas.com/Erwin Setiawan)

"Agar berjalan baik kita harus pahami sejarah kendaraan. Jangan sampai dilakukan malah pada kendaraan yang memiliki asal usul tidak jelas," katanya.

"Punya histori yang baik dan tidak punya masalah lain seperti pajak tidak hidup, bisa berdampak pada penyalahgunaan status barang yang jadi tindak pidana tersebut," ujar Yusuf.

Baca juga: AHM Siapkan Pelatihan Safety Riding Khusus Motor Listrik

Yusuf mengatakan, asal muasal kendaraan sebelum dikustom harus bersih dan bisa dibuktikan.

"Wajib dilakukan pendataan agar sejarah kendaraan bisa diketahui. Wajib mengeluarkan kartu monitor dan induk. Kemudian perlu monitoring agar kendaraan kustom tetap memenuhi aturan," ujar Yusuf.