Korlantas Polri Usul Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Kompas.com - 30/08/2022, 12:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Porli mengungkapkan, banyak pemilik kendaraan bermotor memalsukan data kendaraannya menggunakan nama orang lain supaya terhindar dari pajak progresif.

Bahkan, pada segmen mobil mewah, sekitar 95 persen datanya memakai nama perusahaan. Sehingga, beban pajak progresif menjadi ringan (2 persen), yang pada akhirnya merugikan negara.

“Makanya, kita usulkan bila pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi, cuma takut aja bayar pajak progresif,” kata Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus.

Baca juga: Wacana Penghapusan Pajak Progresif dan BBN-KB

Contoh STNK yang mengalami biaya kepengurusan baru ditambah pajak progresif roda duaOtomania/Setyo Adi Contoh STNK yang mengalami biaya kepengurusan baru ditambah pajak progresif roda dua

Usulan tersebut guna meningkatkan kesamaan dan integrasi data kepemilikan kendaraan dalam basis data milik Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya, yang nantinya bisa meningkatkan layanan berbasis data.

Hal ini juga nantinya bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak. Dalam waktu dekat, Yusri akan menyampaikannya ke kepala daerah di Indonesia, mulai dari gubernur sampai bupati.

Adapun timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi di sana, terutama soal data,” kata Yusri.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8/2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, berikut perincian pajak progresif untuk perorangan:

Baca juga: Atasi Kemacetan, Dishub DKI Jakarta Akan Membagi Jam Kerja Kantor

Cek fisik kendaraan di Gedung BPKB Polres Cimahi.KOMPAS.COM/Bagus Puji Panuntun Cek fisik kendaraan di Gedung BPKB Polres Cimahi.

• Kendaraan pertama besaran pajaknya 2 persen,
• Kendaraan kedua besaran pajaknya 2,5 persen,
• Kendaraan ketiga besaran pajaknya 3 persen,
• Kendaraan keempat besaran pajaknya 3,5 persen,
• Kendaraan kelima besaran pajaknya 4 persen,
• Kendaraan keenam besaran pajaknya 4.5 persen,
• Kendaraan ketujuh besaran pajaknya 5 persen,
• dan seterusnya hingga kepemilikan ke-17 dengan pengenaan pajak 10 persen.

Artinya, pajak progresif berlaku bagi kendaraan kedua dengan besaran naik 0,5 persen dari kendaraan pertama. Begitu seterusnya menyesuaikan jumlah atas kepemilikan kendaraan hingga ke-17.

Sementara itu, beban pajak pada kendaraan atas nama perusahaan atau badan hanya 2 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.