Kompas.com - 30/08/2022, 12:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendorong pemilik kendaraan supaya menuntaskan kewajiban perpajakannya, jadi salah satu alasan utama Kepolisian RI (Polri) ingin menghapuskan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Pasalnya, sebagaimana dikatakan Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, hampir 50 persen lebih pemilik kendaraan, baik yang beroda dua maupun empat, tidak taat pajak.

Kini, wacana yang diusung Korlantas Polri bersama Dinas Pendapatan Derah (Dispenda), Samsat, dan Jasa Raharja tersebut sedang dikomunikasikan ke berbagai Pemerintah Daerah.

Baca juga: Polisi Imbau Jangan Buru-buru Ganti TNKB Warna Putih

Ilustrasi: Sejumlah warga membayar pajak kendaraan bermotorditlantas polda jatim Ilustrasi: Sejumlah warga membayar pajak kendaraan bermotor

"Berdasarkan data kami, hampir 50 persen lebih pemilik kendaraan roda empat dan roda dua yang tidak taat pajak. Salah satunya, karena beban dari BBN-KB usai membeli kendaraan bekas," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Ia mencontohkan, cukup banyak kasus para pembeli kendaraan bekas setelah melakukan pembelian dan hendak melakukan proses pergantian kepemilikan alias balik nama, ternyata cukup besar.

Belum lagi, apabila kendaraan terkait masih terdapat tanggungan pajak untuk beberapa tahun ke belakang. Sehingga, pemilik baru tadi enggan melakukan kegiatan tersebut dan menunggu program pemutihan PKB dari Samsat ataupun Bapenda.

"Ini yang kita komunikasikan kepada Gubernur, Bupati, sampai Wali Kota, bahwa pendapatan PAD dari BBN-KB itu kecil. Lebih banyak dari orang yang tak bayar pajak akibat tidak melakukan balik nama kendaraannya," ucap Yusri.

Apabila biaya BBN-KB dihilangkan tetapi masyarakat masih enggan membayar PKB, lanjut dia, pihak kepolisian akan terapkan pasal 74 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai penghapusan registasi dan identifikasi.

Baca juga: Catat, Ini Syarat Ganti TNKB Warna Putih

biaya balik nama mobil dan tata cara mengurus serta persyaratannyaDok. iStock/Fahroni biaya balik nama mobil dan tata cara mengurus serta persyaratannya

Pada beleid itu, disebutkan bahwa pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang (bayar PKB) sekurangnya dua tahun setelah masa habis berlaku STNK, bisa dihapus registrasi dan identifikasinya.

"Jika sudah dihapus, tidak bisa diurus lagi (surat-surat legalitas kendaraan itu). Sehingga pada akhirnya semua pihak akan mendapatkan manfaat," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.