Ada Aturannya, Bikin Polisi Tidur Sembarangan Bisa Didenda Rp 24 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com – Baru-baru ini banyak pembuatan polisi tidur yang kurang tepat. Kejadian ini justru mengganggu para pengendara yang sedang melaju.

Seperti kejadian di kawasan Mauk, Kabupaten Tangerang. Karena banyak yang protes, akhirnya sarana dan prasarana jalan tersebut dibongkar.

Budiyanto, pemerhati masalah hukum dan transportasi mengatakan, pemasangan alat pengendali tersebut terlalu banyak dan berdekatan. Sehingga sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Baca juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2022, Bagnaia Pole Position

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh MEREKAM JAKARTA KOTA (@merekam.jakarta)

“Di dalam undang-undang lalu lintas dan aturan turunannya, sebenarnya istilah ‘polisi tidur’ tidak ada. Yang benar adalah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pembatas kecepatan, atau tanggul jalan, atau pembatas jalan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (26/6/2022).

Budiyanto juga mengatakan, pembangunan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan telah diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Mulai dari pasal 1 angka 6 tentang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu ada Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas, dan Permenhub No 14 tahun 2021 tentang perubahan Permenuub No 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Baca juga: Polisi Tindak Mobil Ormas yang Pakai Sirene di Tengah Kemacetan

“Peraturan ini mengatur tentang spesifikasi tinggi, lebar, kombinasi warna dan sebagainya. Jenisnya terdiri dari speed bump, speed hump, dan speed table,” kata Budiyanto.

Menurutnya, pembangunan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak bisa sembarangan dibangun. Harus ada instansi berwenang yang memberikan izin.

Seperti Dirjen Perhubungan Darat untuk jalan nasional, kemudian Gubernur untuk jalan Provinsi, lalu Bupati untuk jalan Kabupaten dan Desa.

Baca juga: Mitos atau Fakta, Cuci Mobil Hidrolik Bisa Merusak Kaki-kaki?

barcoproducts.com Ilustrasi polisi tidur sesuai ketentuan

Termasuk Wali Kota untuk jalan Kota, hingga Badan Usaha Jalan Tol untuk jalan tol setelah mendapatkan penetapan dari Dirjen Perhubungan Darat.

“Tujuannya agar tidak semua orang berlomba-lomba membuat alat pengendali sesuai selera atau argumentasi subyektif. Semua harus mengacu pada aturan atau regulasi yang ada sehingga tidak kontra produktif atau mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalu lintas,” ucap Budiyanto.

Meski begitu, ada beberapa daerah yang membuat Perda yang disesuaikan dengan kondisi daeran masing-masing.

Baca juga: Bus Masuk Jurang di Tasikmalaya, Sopir Diduga Alami Microsleep

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD Polisi tidur di Jalan Raya Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, yang sempat dibongkar kini telah diganti dengan speed trap.

“Misalnya dalam Perda DKI Jakarta No 8 tahun 2007, disebutkan Warga DKI Jakarta boleh membuat polisi tidur sendiri dengan izin Gubernur. Apabila tanpa izin adalah melanggar hukum,” kata Budiyanto.

Adapun mengenai sanksinya, pemasangan polisi tidur diatur dalam pasal 28 undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi:

(1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan.

Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 274 undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dipidana ddengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.