Sejauh Mana Kesiapan Rencana Penerapan Euro4 Mesin Diesel?

Sementara itu, General Manager Marketing PT IAMI Attias Asril mengatakan, Isuzu siap dalam menerapkan standar Euro4. Sejak 10 tahun lalu, truk Giga Isuzu sudah menggunakan mesin common rail.

Saat ini, tiga jenis kendaraan Isuzu, 90 persennya memiliki sparepart yang sama jika mengadopsi standar Euro4. Artinya, kata Attias, konsumen tidak perlu cemas akan ketersediaan suku cadang di lapangan.

Persiapan ekosistem menjelang 7 April 2022 itu sudah dimulai sejak semester dua tahun lalu.

“Persiapan itu sudah kami lakukan di seluruh Indonesia,” tutur dia.

Ia menambahkan, Isuzu sudah menguji konsumsi BBM untuk kendaraan standar Euro2 dan Euro4. Ternyata, truk Euro4 Isuzu lebih hemat BBM 10-12 persen.

“Jadi, selain menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik, ternyata juga irit,” ujar Attias.

Makanya, ia optimistis truk Isuzu bisa diterima pasar dengan baik. Ia menargetkan hingga akhir tahun 2022, Isuzu bisa meraih peningkatan penjualan 15-20 persen. Tentunya, itu tidak hanya terkait Euro 4, tetapi karena Isuzu dalam setahun belakangan ini meningkatkan layanan purna jual dengan strategi baru.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan whole sales (pabrik ke diler) kendaraan niaga mencapai 227.396 unit, dengan rincian Fuso 36.518 unit, Isuzu 26.636 unit, Hino 20.683 unit, dan Mercedes-Benz Commercial Vehicle (Daimler) 1.810 unit.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional Dr Ir Musri menyatakan, penerapan Euro4 diesel sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Pemerintah berencana menerapkan standar emisi Euro 4 pada mesin kendaraan diesel mulai 2022. Peraturan itu tertuang dalam surat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S 786/MENLHK-PPKL/SET/PKL.3/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Nantinya, semua produsen otomotif yang merakit kendaraan niaga bermesin diesel akan mulai melakukan produksi pada 7 April 2022 (standar Euro4). Anjuran untuk beralih ke Euro 4 itu sebenarnya sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017.