Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2022, 07:42 WIB
Ruly Kurniawan,
Agung Kurniawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan sumber daya yang melimpah membuat Indonesia berpotensi untuk jadi pemain besar pada era elektrifikasi kendaraan bermotor dunia.

Bahkan apabila dibandingkan dengan negara lainnya terkhusus di ASEAN, Tanah Air mampu melampaui pesaing terkuatnya yaitu Thailand baik dari sisi tingkat produksi kendaraan maupun penjualan.

Namun, bisakah Indonesia membuat mobil listriknya sendiri seperti Vietnam melalui Vinfast?

Sebab, langkah tersebut dipercaya lebih efektif untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional.

Baca juga: AISI Siapkan Motor Listrik Sesuai Kebutuhan Pasar

Render SUV milik VinFast merek asal Vietnam.AUTOEXPRESS.com Render SUV milik VinFast merek asal Vietnam.

Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Tjahjana Wirakusumah mengatakan, hal itu dapat saja terjadi. Tapi harus ada komitmen yang berkesinambungan dari seluruh pihak.

"Memang, kita memiliki sumber daya alam yang besar untuk jadi pemain besar di kendaraan listrik (nikel) serta sumber daya manusia yang bagus. Tetapi ini tidak cukup bila pemerintah saja yang bergerak," katanya dalam bedah buku Industri Otomotif Untuk Negeri, Menjadi Pemain Utama Era Mobil Listrik, Kamis (24/2/2022).

"Vinfast itu siapa penggeraknya? Swasta. Ia salah satu konglomerat yang memiliki kemampuan untuk itu dan berani membenamkan sekitar Rp 40 triliun di program tersebut. Kemudian baru didukung ramai-ramai," lanjut dia.

Baca juga: Ini Bahaya Berkendara di Lajur Kanan Jalan Tol

Survei LPEM FEB UI tentang harga kendaraan listrik di Indonesia.KOMPAS.com/Ruly Survei LPEM FEB UI tentang harga kendaraan listrik di Indonesia.

Pasalnya, industri kendaraan listrik merupakan bisnis besar. Dari produksi atau manufaktur saja, membuat mobil tidak bisa 10-20 unit tapi ratusan.

Belum lagi bagian-bagian lainnya yang berkaitan seperti produksi baterai dan biaya riset dan pengembangan (RnD). Di samping itu, infrastruktur di seluruh wilayah yang menjadi target pasar utama pun perlu diperhatikan.

"Dari sisi assembling, rata-rata itu 500 unit paling kecil. Kemudian dikali ratusan juta, kalau tidak laku bagaimana? Itu harus dipikirkan bersama, jadi harus ada andil dari seluruh pihak," ucap Agus.

Baca juga: Ongkos Angkut Barang di Indonesia Masih Tidak Punya Standar

Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Adapun alasan swasta yang memiliki kemungkinan besar untuk bisa produksi mobil nasional, lanjut dia, karena dalam masa jabatan pimpinan tertinggi sangatlah panjang dibandingkan  perusahaan pelat merah (BUMN).

"Sehingga secara kontinuitas menjalani strategi perusahaan optimal. Bila BUMN, tiap dua tahun sekali ganti. Jadi menurut saya kalau BUMN yang bergerak tidak akan bisa cepat tercipta," ujar dia.

"Nah, sekarang ada tidak konglomerat di Indonesia yang bersedia mengambil kesempatan masuk ke elektrifikasi? Apabia ada, harus didukung secara bersama-sama dan pemerintah pasti akan mendorongnya," lanjut Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com