Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Tersangka dalam Tilang ETLE Harus Tepat

Kompas.com - 13/02/2022, 16:01 WIB
Gilang Satria,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penegakan hukum dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) memungkinkan petugas tidak bertemu langsung dengan pelanggar di lapangan.

Penetapan tersangka didasarkan pada hasil rekaman CCTV yang terkoneksi dengan pusat, yang dikonversi dalam bentuk foto atau video sebagai alat bukti di pengadilan.

Baca juga: Dyandra Promosino Juga Menjual Tiket MotoGP di Mandalika GP Hub

Setelah menganalisa pelanggaran yang masuk dalam back office, petugas kemudian mengirim surat konfirmasi sesuai dengan alamat pelanggar yang tercantum dalam STNK.

Petugas TMC Polres Blitar Kota mengawasi layar monitor yang terhubung pada kamera pengawas di tiga titik penerapan ETLE di Kota Blitar, Senin (27/12/2021)KOMPAS.COM/ASIP HASANI Petugas TMC Polres Blitar Kota mengawasi layar monitor yang terhubung pada kamera pengawas di tiga titik penerapan ETLE di Kota Blitar, Senin (27/12/2021)

Pemilik kendaraan wajib memberikan klarifikasi mengenai identitas pengemudi dan kendaraan yang melalukan pelanggaran sesuai dengan data yang tercantum dalam konfirmasi.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, penetapan tersangka ini mesti diperhatikan. Sebab tujuan surat konfirmasi dan klarifikasi yaitu untuk memastikan identitas pelanggar dan kendaraan yang dipakai.

Hal tersebut penting karena akan digunakan oleh petugas untuk menetapkan tersangka dan jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran.

"Salah dalam menulis dan menetapkan tersangka dalm buku tilang dapat berkonsekuensi terhadap masalah masalah hukum berupa praperadilan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (13/2/2022).

Baca juga: Pantauan Harga Bekas Honda Win 100, Bisa Tembus Rp 20 Juta

Pemasangan kamera tilang elektronik di Solo, Jawa TengahArif Nugrahadi Pemasangan kamera tilang elektronik di Solo, Jawa Tengah

Budiyanto menilai hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai obyek pra peradilan.

"Putusan tersebut lebih mengedepankan aspek hak azasi manusia dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Budiyanto.

"Jadi jelas bahwa mekanisme pengiriman surat konfirmasi dalam sistem penegakan hukum E-TLE dan pemilik wajib memberikan klarifikasi bertujuan untuk memastikan identitas pelanggar dan kendaraan yang dipakai untuk melakukan pelanggaran lalu lintas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau