Kompas.com - 03/02/2022, 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan truk over dimension over load alias ODOL, telah menyebabkan banyak masalah. Tak sekadar jalan rusak dan kemacetan, tapi jadi salah satu penyumbang besar angka kecelakaan di jalan raya.

Jumlah korban jiwa karena ODOL sudah cukup banyak. Karenanya, diharapkan pemangku kepentingan bisa melakukan tindakan untuk mentertibkan dalam rangka menuju Zero ODOL pada Januari 2023.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, penyelenggaraan ODOL masuk dalam kategori tindakan korupsi, dan merugikan negara secara tidak langsung. Parahnya, praktik kelebihan muatan dan ukuran pada angkutan barang sudah terjadi sejak lama.

Baca juga: Pengamat Sebut Wacana Revisi UU LLAJ Prematur, Lebih Baik Tindak Tegas ODOL

"Permasalahan ODOL memberikan dampak yang luar biasa, seperti salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, menimbulkan polusi udara, serta menyebabkan ketidakadilan dalam usaha pengangkutan logistik," ujar Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Menurut Djoko, pemberantasan kendaraan ODOL harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pemotongan truk ODOL di Riau oleh Kementerian PerhubunganKEMENHUB Pemotongan truk ODOL di Riau oleh Kementerian Perhubungan

 

Tiap kendaraan yang dioperasikan di jalan raya harus melalui proses uji tipe, untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat) dan STNK juga pelat nomor dari Polri.

Selain itu, juga wajib melakukan uji berkala tiap enam bulan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten/Kota. Namun, Djoko menjelaskan sejauh ini pengujian kendaraan relatif lebih baik di kota ketimbang PKB di kabupaten lantaran luasnya jangkauan wilayah.

Hingga saat ini, terdapat 314 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) atau 61 persen dari 508 kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, masih ada 194 kabupaten yang belum memiliki UPUBKB dan perlu bantuan dari Ditjenhubdat.

"PKB yang tidak dapat diselenggarakan sesuai peraturan dapat diambil alih Ditjenhubdat untuk dikelola. Sekarang sudah ada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi dapat menjadi penyelengaran PKB di daerah," kata Djoko.

Baca juga: Cegah Truk ODOL, Jembatan Timbang Kulwaru Jadi Prioritas Pemasangan WIM

Kecelakaan truk di tol Tangerang-Merakdok.Antara Kecelakaan truk di tol Tangerang-Merak

Hal lain yang jadi perhatian, terkait kewajiban perusahaan angkutan umum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sesuai PM Nomor 85 Tahun 2018.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.