Tanpa Pengawalan Polisi, Pelat Nomor "Dewa" Tak Punya Hak Istimewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah pelat nomor dewa pasti sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Artinya, tanda nomor kendaraan (TNKB) yang digunakan oleh para pejabat negara. Misalnya dengan akhiran huruf RFP, RFS,RFD, RFL dan banyak lainnya.

Mobil dengan pelat nomor tersebut kerap memiliki sejumlah fasilitas karena diberikan oleh negara kepada instansi atau pejabat tertentu. Sebab, warga sipil tidak bisa menggunakan pelat nomor dewa atau khusus ini.

Bahkan, tidak jarang mobil dengan pelat nomor dewa asyik melaju di bahu jalan menggunkan sirene dan rotator.

Perlu diketahui, ada beberapa kendaraan yang memiliki hak istimewa di jalan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 134 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, disebutkan bahwa ada tujuh jenis kendaraan yang dapat prioritas.

Baca juga: Merasa Pegal Saat Mengemudi, Itu Gejala Keletihan

Namun, agar hak mereka terpenuhi, mobil harus dikawal langsung oleh petugas kepolisian. Tanpa pengawalan justru dapat membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Hal ini juga berlaku pada mobil-mobil dengan pelat nomor akhiran khusus, seperti mobil dengan pelat RFP, RFS, RFD dan RFL.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, mobil dengan pelat nomor dewa ini tidak memiliki keistimewaan khusus saat melaju di jalan, kecuali jika mereka bertugas dengan kawalan polisi.

“Setiap kendaraan yang digunakan di jalan wajib mematuhi aturan lalu lintas, tanpa terkecuali, mau pelat apapun. Tidak ada ke istimewaan bagi mereka (pengguna pelat dewa),” ucap Sambodo, belum lama ini kepada Kompas.com.

Ilustrasi ramai-ramai mobil pakai bahu jalan tol

Aturan Bahu Jalan

Seperti diketahui, bahu jalan tol tidak bisa digunakan sembarangan. Penggunaannya hanya boleh untuk sesuatu yang bersifat darurat, dan hanya petugas yang berewanang saja yang boleh menggunakannya.

Aturan ini sudah dibakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam peraturan tersebut, tertulis jelas peruntukkan jalan tol, khususnya pada pasal 41 ayat 2.

Penggunaan bahu jalan diatur sebagai berikut:
a. Digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat.
b. Diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat.
c. Tidak digunakan untuk menarik/menderek/mendorong kendaraan.
d. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, dan (atau) barang dan (atau) hewan.
e. Tidak digunakan untuk mendahului kendaraan.

Baca juga: Promo Yamaha, Diskon Jasa Servis dan Suku Cadang Buat Driver Ojol

Pada lembar Penjelasan atas peraturan di atas, yang dimaksud dengan keadaan darurat pada huruf a adalah di mana sebagaian atau seluruh jalan lalu lintas tidak dapat berfungsi, karena kejadian kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan pemeliharaan.

Sementara huruf b, kendaraan boleh berenti darurat jika mogok menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, atau gangguan fisik pengemudi.

Bagi siapapun yang melanggar aturan di atas, dapat dikenakan sanksi berupa denda Rp 500.000 atau ancaman pidana maksimum dua bulan, sebagaimana sesuai dengan Pasal 287 ayat 1.