Tumpas Travel Gelap, Pemerintah Perlu Revisi UU Lalu Lintas

Kompas.com - 31/07/2021, 13:32 WIB
Satlantas Polres Ponorogo terpaksa memutar mobil travel gelap berpenumpang sepuluh orang asal Wonogiri lantaran tidak bisa menunjukkan surat-surat ketentuan perjalanan pada masa PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021).  KOMPAS.COM/Dokumentasi Polres PonorogoSatlantas Polres Ponorogo terpaksa memutar mobil travel gelap berpenumpang sepuluh orang asal Wonogiri lantaran tidak bisa menunjukkan surat-surat ketentuan perjalanan pada masa PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya angkutan umum ilegal yang kerap disebut travel gelap pada masa pandemi Covid-19, menjadi perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah, pengamat, sampai pelaku usaha transportasi resmi.

Pasalnya, kehadiran angkutan tak berizin tersebut bukan hanya merugikan, namun turut berkontribusi menyebarkan Covid-19 lantaran minimnya protokol kesehatan.

Untuk membasmi travel gelap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta melakukan beberapa langkah.

Mulai dari penetapan denda yang lebih besar sampai memperluas kewenangan bagi petugas Kemenhub serta Dinas Perhubungan (Dishub) agar bisa melakukan tindakan di lapangan.

Baca juga: Pakai Gran Max sampai Hiace, Begini Ciri-ciri Mobil Travel Gelap

Karena itu, dibutuhkan adanya revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU-LLAJ) dalam upaya penegakan hukum bagi oknum pengusaha transportasi ilegal agar bisa memberikan efek jera.

Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, mengamankan delapan travel gelap yang membawa penumpang untuk mudik di wilayah perlintasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021).KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, mengamankan delapan travel gelap yang membawa penumpang untuk mudik di wilayah perlintasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Revisi UU LLAJ ini memang diperlukan untuk memberikan sanksi yang lebih besar bagi pelanggar, dalam hal ini terkait pemilik dan pengemudi. Lalu juga perluasan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dishub atau Kemenhub," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno beberapa hari lalu.

Berdasarakan sanksi di pasal 308 UU 22 tahun 2009 LLAJ, untuk angkutan umum ilegal dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Menurut Djoko, sanksi tersebut sangat ringan. Karenanya dibutuhkan revisi agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku travel gelap, tidak hanya bagi sopir, tapi pemilik kendaraannya juga.

Baca juga: Karakteristik Angkutan Umum Ilegal

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo juga menjelaskan, sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terkait angkutan umum ilegal memang tidak mudah dilakukan.

Ilustrasi travel gelap yang disita kepolisianDok. Djoko Setijowarno Ilustrasi travel gelap yang disita kepolisian

Ada beragam faktor yang menghalangi, mulai dari adanya backing-an oknum aparat dari operasional travel gelap, sampai keterbatasan kewenangan petugas PPNS Dishub.

"Kami hanya bisa menindak di ruang lingkup terminal, sementara kalau di luar kami gelar operasi bersama kepolisian. Penindakan PPNS juga hanya angkutan yang melakukan uji, sementara untuk travel gelap dengan pelat nomor hitam kami kesulitan," ujar Syafrin.

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.