Larangan Mudik, Polisi Pantau Ketat Jasa Travel Gelap di Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mulai melakukan pemantauan ketat penyedia jasa mudik lebaran menggunakan travel gelap via media sosial, jelang berlakunya larangan pada 6-14 Mei 2021.

Sebab, belajar dari penyekatan larangan mudik tahun sebelumnya, ada beberapa modus pemudik yang nekat menerobos aturan. Salah satunya ialah memanfaatkan travel gelap yang didapat dari media sosial.

”Kami juga sudah menengarai ada beberapa warga yang sudah mulai mengiklankan dirinya bisa membawa pemudik melalui media sosial,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Pergi Keluar Kota Sebelum Larangan Mudik, Perlukah Bawa SIKM?

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah Sejumlah kendaraan melintasi tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/4/2021). Pada libur Paskah PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 185.916 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek, meningkat 41,60 ?ri lalu lintas normal. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

Sambodo menambahkan, pihaknya akan memeriksa secara seksama seluruh kendaraan yang masuk maupun keluar wilayah hukum Polda Metro Jaya guna memastikan kebijakan larangan mudik bisa terlaksana dengan optimal.

Adapun modus-modus operandi para pemudik berdasarkan pengalaman terdahulu selain naik travel gelap ialah, naik ambulans, sembunyi di toilet bus, sembunyi di bagasi bus, naik bak truk, dan lainnya.

"Kemudian sampai saat ini, sudah ada puluhan travel gelap yang kita tangkap. Ini lagi dikumpulkan, nanti kita ekspos," ujarnya.

Baca juga: Transportasi Umum yang Tidak Layak Bikin Rugi Rp 71 T per Tahun

Dokumentasi Jasa Marga Kepolisian mulai mengatur kendaraan lalu lintas yang melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang kini mulai disekat sejak penerapan larangan mudik, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Sejumlah kendaraan travel tersebut kini disita. Para sopir dikenakan Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman pidana maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

"Sanksi itu untuk memberikan efek jera kepada yang masih coba-coba," kata Sambodo.