Akselerasi Kendaraan Listrik, Tarif Cas Indonesia Diklaim Lebih Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengatakan pentingnya membangun ekosistem terintegrasi agar masyarakat punya ketertarikan menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Arifin juga mengapresiasi langkah-langkah beberapa pihak yang mulai menginisiasi perluasan ekosistem KBLBB di Indonesia, salah satunya seperti yang dilakukan Grab.

Kementerian ESDM sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB.

Baca juga: Cas Baterai Hyundai Kona di Rumah Butuh 19 Jam

Dalam regulasi diatur ketentuan ketenagalistrikan, tarif tenaga listrik, serta standar dan keselamatan ketenagalistrikan untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum.

STARVO Starvo siap bangun 5.000 SPKLU mandiri

Sesuai Peraturan Menteri, tarif isi daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu pada kategori tarif layanan khusus dengan berkisar antara Rp 1.644,52 sampai Rp 2.466,78 per kWh.

"Tarif isi daya listrik KBLBB di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. Dengan tarif pengisian kendaraan listrik yang murah tersebut, jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional, untuk tipe tertentu KBLBB lebih hemat hingga 4,42 kali," ujar Arif, yang disitat dalam keterangan resminya, Minggu (25/4/2021).

Arifin mengklaim sampai dengan April 2021, sudah ada 122 unit charging station pada 83 lokasi yang tersebar di beberapa SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, dan rest area di jalan tol.

Baca juga: Hadirkan Mobil Listrik Tahun Depan, BMW dan Mini Belum Tentu Dapat Insentif PPnBM

shell.co.id Ilustrasi SPKLU Shell

Sesuai peta jalan yang sudah disusun, diharapkan pada 2025 dapat terbangun 2.861 SPKLU dengan jumlah KBLBB sebanyak 39.627 unit.

Sedangkan untuk Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk sepeda motor listrik, diharapkan terbangun 17.000 unit pada 2025.

"Tak hanya itu, sebagai komitmen pemerintah, penggunaan KBLBB juga akan dijadikan sebagai kendaraan operasional di beberapa kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah," ucap Arifin.

Hal serupa sebelumnya juga diucapkan oleh Risal Wasal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebagai langkah mendukung elektrifikasi, jajaran petinggi di Kemenhub akan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Baca juga: Ramaikan Elektrifikasi, Maung Pindad Siap Dikonversi Jadi Listrik

DFSK Menhub dorong kendaraan listrik menjadi massal

"Sudah kita siapkan, untuk asalnya dari mana (brand) itu nanti ada yang menetukan. Selain mobil, kendaraan dinas lain seperti motor listrik juga akan digunakan dan semuanya baterai atau listrik murni," kata Risal kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.