Masih Nekat Mudik Lebaran 2021, Catat Sanksi yang Menanti Pengendara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang aktivitas mudik lebaran pada tahun ini yang berlaku efektif mulai 6-17 Mei 2021. Upaya ini dilakukan guna menekan potensi penyebaran virus corona alias Covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut, Korlantas Polri saat ini sudah menggelar penyekatan di berbagai ruas jalan untuk mencegah seluruh kendaraan bermotor, baik di jalan utama (arteri), tol, hingga jalur tikus.

Lantas, bagaimana jika terdapat warga atau pengendara yang masih nekat melaksanakan mudik dengan berbagai cara?

Baca juga: Jangan Harap Bisa Lolos, Polisi Sosialisasikan Larangan Mudik

KOMPAS.com/Farida Farhan Polisi menutup akses menuju wilayah kota untuk menekan kemacetan. Pemudik diarahkan melewati Jalan Lingkar Luar Karawang menuju Jalur Pantura.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, petugas melakukan pengarahan kepada pemudik sekaligus memberikan sanksi berupa putar balik.

"Artinya, pengendara harus kembali ke lokasi semula. Tapi pada kasus tertentu petugas bisa melakukan tindakan hukum atau penilangan," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (20/4/2021).

Kasus tertentu dimaksud ialah pemudik menggunakan jasa travel gelap atau pengendara menawarkan jasa tersebut. Mereka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 308 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Pada aturan itu, disebutkan bahwa pengemudi kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan orang dalam trayek atau izin angkutan orang tidak dalam trayek terancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Baca juga: Minim Sopir, Alasan Klasik Angkutan Barang Sering Kecelakaan

KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Petugas Satlantas Polres Cianjur, Jawa Barat, memeriksa kendaraan di check point Cepu 8, Sabtu (30/5/2020) malam. Kendaraan tersebut ditenggarai mengangkut pemudik yang hendak kembali ke Jakarta.

“Travel gelap itu kan ada pelanggarannya, kemudian truk digunakan untuk mengangkut orang nah itu kan ada pasal pelanggarannya. Nah pasal-pasal seperti itu tentu kita tindak," kata Sambodo.

"Tetapi kalau hanya masalah orang mudik dan sebagainya itu hanya kita putar balik,” tambahnya.

Sementara operator bus yang tetap beroperasi saat larangan mudik akan dikenakan sanksi berupa teguran maupun pencabutan usaha dari Kementerian Perhubungan.