Penjualan Mobil Listrik Masih Butuh Banyak Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com – Penjualan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia pada tahun lalu mulai mengalami peningkatan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai percaya untuk beralih ke mobil listrik.

Di Indonesia sendiri, mobil listrik berbasis baterai paling terjangkau diisi Hyundai dengan dua produk andalannya, Ioniq EV yang dibanderol Rp 637 jutaan sampai Rp 677 jutaan dan Kona EV seharga Rp 697 jutaan.

Berdasarkan data wholesales Gaikindo, kedua model masing-masing terjual sebanyak 81 unit dan 38 unit pada 2020.

Baca juga: Pakai Stiker RFID, Bayar Tol Bisa Tanpa Setop dengan Kecepatan 60 Kpj

STANLY RAVEL-KOMPAS.com Mobil listrik BMW i3s

Sementara BMW i3s yang dihargai sekitar Rp 1,3 miliar, laku sebanyak 5 unit. Adapun Lexus UX 300e dengan banderol Rp 1 miliar, terjual 1 unit.

Ekonom dari Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, mengatakan, penjualan mobil listrik masih butuh insentif lebih banyak agar bisa terjangkau bagi masyarakat.

Bhima menilai, daripada memberikan relaksasi buat mobil berkapasitas di bawah 2.500 cc, akan lebih baik pemerintah mengeluarkan insentif untuk mobil listrik.

Baca juga: Benarkah Isi BBM di Malam Hari Bisa Dapat Lebih Banyak? Ini Faktanya

Kompas.com Lexus UX300e resmi hadir di Indonesia

“Kalau pemerintah mau mendorong sektor otomotif, harusnya dorong penjualan mobil hybrid dan listrik,” ujar Bhima, kepada Kompas.com (23/3/2021).

Tentunya ini sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta menurunkan emisi gas buang kendaraan.

Menurut Bhima, insentif buat mobil berkapasitas di bawah 2.500 cc malah kontradiksi dengan keinginan pemerintah yang ingin mendorong penjualan mobil listrik di Tanah Air.

Baca juga: Menjanjikan, Pebalap Pertamina Mandalika Tembus 10 Besar di Tes Qatar

Kompas.com Tes drive Hyundai Ioniq

“Pemerintah kan sedang menggalakkan konsumsi untuk mobil listrik, sempat menarik minat Tesla dan mendorong perusahaan-perusahaan lainnya untuk investasi ekosistem mobil listrik, kenapa tidak berikan relaksasi buat mobil listrik?” katanya.

Ia juga mengatakan, ada sejumlah pajak yang bisa dipangkas untuk mobil listrik. Sementara di lain sisi, pemerintah juga bisa mendorong infrastruktur mobil listrik, seperti charging station dan sebagainya.

“Kalau PPnBM mobil listrik dan mobil hybrid di-nol-kan itu sangat bagus. Kemudian PKB juga bisa dipangkas, tapi itu akan berkaitan dengan penerimaan pemerintah daerah,” ucap Bhima.

“Kemudian biaya-biaya administrasi lainnya juga bisa dipangkas, hingga insentif non-fiskal seperti bebas biaya parkir, bebas ganjil genap, dan sebagainya,” tuturnya.