JAKARTA, KOMPAS.com – Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas 2.500 cc ke bawah sudah masuk tahap finalisasi. Rencananya aturan ini mulai berlaku April 2021, ketika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) usai dibuat.
Ekonom Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, mengatakan, sebetulnya mobil listrik lebih pantas dapat relaksasi PPnBM ketimbang mobil berkapasitas 2.500 cc ke bawah.
“Pemerintah kan sedang menggalakkan konsumsi untuk mobil listrik," ujar Bhima, kepada Kompas.com (23/3/2021).
Baca juga: Avanza Anda Kena Recall, Begini Cara Mengetahuinya
"Juga sempat menarik minat Tesla dan mendorong perusahaan-perusahaan lainnya untuk investasi ekosistem mobil listrik, kenapa tidak berikan relaksasi buat mobil listrik?” katanya.
Saat ini, hanya Hyundai menjadi satu-satunya merek otomotif asing yang menjual mobil listrik murni (BEV) di Indonesia lewat skema impor utuh (CBU) dari Korea Selatan. Tesla juga hadir di pasar, tapi masuk lewat importir lokal bukan perwakilan resmi perusahaan di Indonesia.
Alasan pemerintah memberikan relaksasi buat mobil berkapasitas maksimal 2.500 cc, disebutkan untuk mendorong industri otomotif di Indonesia, menyasar pada model-model yang diproduksi lokal. Tapi, Bhima menganggap perluasan insentif ini justru akan mendukung penggunaan bahan bakar fosil.
Menurut Bhima, hal ini malah kontradiksi dengan keinginan pemerintah yang ingin mendorong penjualan mobil listrik di Tanah Air.
Baca juga: Hindari Salah Sasaran Tilang Elektronik, Jangan Lupa Lapor jika Kendaraan Sudah Dijual
“Kalau relaksasi ini menyasar segmen menengah ke atas, (relaksasi untuk) mobil listrik sudah paling pas. Kalau pemerintah mau mendorong sektor otomotif, harusnya dorong penjualan mobil hybrid dan listrik,” ucap Bhima.
“Karena di Eropa, penjualan mobil listrik meningkat hingga 137 persen selama pandemi. Indonesia harus ikut tren itu, kalau mau industri otomotif nasional semakin maju,” tuturnya.
Selain itu, ketimbang memberika insentif buat mobil 2.500 cc, Bhima menyarankan agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi.
“Karena jika tahun ini vaksinasi selesai, maka secara otomatis masyarakat akan beli kendaraan. Karena mobilitas sudah normal, apalagi sekarang ini sebetulnya tren penjualan perlahan mulai meningkat," kata Bhima.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.