Upaya Pemerintah Tingkatkan Industri Pelek Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi pandemi virus corona alias Covid-19 tak lantas menyurutkan semangat pelaku industri otomotif dalam negeri untuk turut berkembang dan memperkokoh posisinya pada sektor manufaktur.

Upaya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun demikian, kerap memberikan dukungan berkesinambungan supaya hasil karya anak bangsa bisa bersaing dan menumbuhkan inovasi.

Pasalnya, dalam kondisi penuh dengan tekanan tahun ini persaingan industri semakin gencar. Tak sedikit sektor yang terdampak karena tidak kuat, salah satunya pelek.

Baca juga: Kenali Deretan Musuh bagi Pelek Mobil

KOMPAS.com/Aprida Mega Nanda Macam-macam pelek mobil

“Kami terus mendorong para pelaku industri untuk berinovasi dan meningkatkan kemampuan produksinya sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor, termasuk dalam mendorong utilisasi pelek dalam negeri," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BBPI) Kemenperin Doddy Rahadi, Kamis (18/12/2020).

Pemerintah juga berupaya memproteksi industri pelek nasional dari serbuan produk-produk impor, sekaligus berusaha menjadikan produk pelek nasional menjadi primadona di negeri sendiri. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kebijakan safeguard dan antidumping.

Instrumen lainnya, pembenahan Lembaga Sertifikasi Produk untuk penerbitan SPPT SNI, penerapan SNI wajib. Kemudian, penyesuaian tata niaga impor pelek melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS).

“Upaya-upaya tersebut sekaligus merupakan jaminan dari pemerintah bahwa produk nasional akan menjadi penguasa pasar di dalam negeri, sehingga para pelaku industri tidak perlu khawatir,” ujar Doddy.

Baca juga: Jurus Ampuh Membeli Pelek Bekas Mobil dari Para Ahli

Dok. Otomotif Group Ilustrasi memilih pelek mobil bekas

Melalui program tersebut, produk-produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 25 persen hingga 40 persen, akan dioptimalkan diserap pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa yang menggunakan pembiayaan APBN, APBD ataupun hibah.

“Regulasinya sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri,” kata dia.

Pada kesempatan sama, Doddy memberikan apresiasi kepada PT Meshindo Alloy Wheel yang telah menambah lini produksi walau di tengah pandemi.