1,6 Juta Kendaraan Bermotor di Jateng Belum Bayar Pajak

Kompas.com - 20/10/2020, 12:01 WIB
Antrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMAntrean wajib pajak di kantor Samsat Jakarta Barat pada H-1 penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Jumat (14/12/2018).
Penulis Ari Purnomo
|

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merilis sedikitnya 1,6 kendaraan bermotor terlambat membayar pajak.

Jumlah ini terhitung sejak 30 September 2020 dengan nominal tunggakan pajak kendaraan mencapai Rp 478 miliar.

Untuk itu, di tengah pandemi Covid-19 ini Pemprov Jateng kembali mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mulai 19 Oktober - 19 Desember 2020.

Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga: Pilihan Mobil Bekas Rp 70 Jutaan, Ada Yaris, Avanza sampai CR-V

Kepala Bapenda Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengatakan, kebijakan ini salah satunya untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19.

sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Soloari purnomo sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Solo

“Selain itu, juga untuk mengurangi jumlah pemilik kendaraan yang sampai saat ini belum melunasi kewajibannya pembayaran pajak kendaraan,” kata Tavip kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Tavip menambahkan, dispensasi denda pajak kendaraan ini tidak hanya berlaku bagi pemilik kendaraan secara perorangan saja.

Tetapi, perusahaan transportasi baik swasta maupun pemerintah juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keringanan pajak kendaraan yang terlambat.

Baca juga: Pilihan Mobil Bekas Rp 50 Jutaan di Balai Lelang, Ada Kijang Innova

“Baik untuk angkutan orang atau pun barang yang mengalami keterlambatan terhitung sampai 30 September 2020 dan minimal 5 unit kendaraan yang terlambat bisa mendapatkan dispensasi,” tuturnya.

Untuk persyaratan bagi perusahaan transportasi, kata Tavip, adalah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jateng dan Kepala UPPD.

“Surat permohonan juga dilampiri fotokopi STNK dan notice terakhir kendaraan,” ucapnya.

Tavip juga mendorong masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor yang masih nunggak pajak untuk memanfaatkan kesempatan kedua di tahun 2020 ini.

Baca juga: Menu Mobil Bekas Rp 50 Jutaan Pekan Ini, Ada Jazz, CR-V, hingga BMW

“Kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini, sampai dengan 19 Desember bagi yang memiliki tunggakan pajak hanya dikenakan pokok pajak saja karena dendanya dihapuskan,” kata Tavip.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X