Kemenperin Upayakan Relaksasi Pajak Pembelian Mobil Baru

Kompas.com - 15/09/2020, 09:02 WIB
Suasana pameran otomotif di BCA Expoversary 2020 dio ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/2/2020). Pameran dalam rangka memperingati HUT ke-63 BCA digelar serentak di tiga kota Jakarta, Surabaya, Makassar. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana pameran otomotif di BCA Expoversary 2020 dio ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/2/2020). Pameran dalam rangka memperingati HUT ke-63 BCA digelar serentak di tiga kota Jakarta, Surabaya, Makassar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah cara dilakukan Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) dalam menjaga momentum kinerja industri yang mulai bangkit di tengah pandemi virus corona. Hal ini bertujuan agar ekonomi nasional bisa pulih, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan lampu hijau untuk beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB), lewat pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Kemenperin juga berupaya mendorong pertumbuhan sektor otomotif dengan mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor ( PKB).

Baca juga: Quartararo Sebut Dirinya Jatuh Karena Vinales

Proses Perakitan Mobil di Pabrik TMMINdok.TMMIN Proses Perakitan Mobil di Pabrik TMMIN

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pandemi Covid-19 telah mempengaruhi daya beli masyarakat hingga menyebabkan menurunnya penjualan kendaraan.

Menurutnya, relaksasi pajak diperlukan sebagai stimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” ujar Agus, dalam keterangan tertulis (14/9/2020).

Baca juga: Reaksi Jasa Marga Soal Pesepeda Terobos Jalan Tol dan Lawan Arah

Honda NSX Hybrid di GIIAS 2019 Honda NSX Hybrid di GIIAS 2019

Apalagi kinerja otomotif pada semester I/2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini konsumen mobil baru dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebesar 15-70 persen untuk angkutan orang.

Baca juga: Mengenal Bebek Trail Honda XRM125 DS

 

Ilustrasi kredit mobilistimewa Ilustrasi kredit mobil

Besaran tarif pajak disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga kapasitas silinder dari mesin mobil tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazier, mengatakan, pemerintah perlu menjaga stabilitas permintaan untuk menjaga kinerja industri.

“Jadi purchasing power masyarakat juga harus dijaga, salah satunya pemerintah juga memberikan banyak stimulus fiskal, pemotongan pajak, dan memberikan diskon untuk industri,” dalam rilis Kemenperin (14/9/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X