Ini Batas Atas Pengenaan Pajak Kendaraan Listrik bagi Daerah

Kompas.com - 28/08/2020, 15:01 WIB
Ilustrasi mobil listrik. The GuardianIlustrasi mobil listrik.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan siap untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.

Dukungan ini diberikan berupa regulasi, yakni Permendagri Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur perhitungan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan listrik. Adapun aturan tersebut telah diterbitkan pada 20 Januari 2020.

"Regulasi ini diundangkan dalam upaya mendukung program kendaraan bermotor yang berbasis listrik, khususnya dalam pajak yang dikenakannya," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Kemenhub Luncurkan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

SPKLU Tesla di Mall Pacific PlaceKOMPAS.com/Aprida Mega Nanda SPKLU Tesla di Mall Pacific Place

Ia menambahkan, Permendagri antara lain mengatur pajak kendaraan yang berbasis listrik paling tinggi sebesar 30 persen dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan atau mobil listrik sebesar 30 persen dari BBNKB sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun bagi angkutan umum orang berbasis listrik maksimal dikenai pajak retribusi 20 persen dari pajak kendaraan bermotor biasa. BBNKB juga 20 persen dari BBNKB biasa.

Untuk angkutan umum berbasis listrik untuk barang, kata Tito lagi, maksimal 25 persen dari yang pengenaan pajak biasa. Besaran serupa dikenakan untuk angkutan umum barang.

Baca juga: Roadmap Kendaraan Listrik Kembali Dibahas, Dikebut 2 Minggu

Mitsubishi Outlander PHEV, sistem kelistrikan khas Mitsubishi untuk SUV 4WDKompas Mitsubishi Outlander PHEV, sistem kelistrikan khas Mitsubishi untuk SUV 4WD

"Jadi kami mengatur mengenai batas tertinggi yang boleh diambil oleh daerah, 30 persen, 20 persen, dan 25 persen. Semenjak Januari sudah ada 3 provinsi yang sudah membuat aturan dengan menerjemahkan kembali sesuai aturan UU Nomor 28/2009," kata dia.

"Yaitu, DKI 0 persen, pergub-nya sudah keluar, Jabar 10 persen untuk mobil dan 2,5 persen motor, Bali 10 persen. Ini semua jauh di bawah dari permendagri," ujar Tito lagi.

Pada kesempatan sama, ia juga menyampaikan pihaknya bakal mengejar 31 provinsi lainnya yang belum membuat aturan serupa. Provinsi terkait bakal dikirimkan surat edaran yang meminta mengeluarkan Perda atau Perkada mengenai pajak kendaraan listrik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.