Kata Pengamat Transportasi Soal Aturan Ganjil Genap Akan Diterapkan Lagi

Kompas.com - 16/06/2020, 13:22 WIB
Lalu lintas padat di kawasan pusat perbelajaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. KOMPAS / LASTI KURNIALalu lintas padat di kawasan pusat perbelajaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut.
Penulis Ari Purnomo
|

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kembali aturan ganjil genap, sebagai upaya pembatasan kendaraan bermotor di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) transisi menuju normal baru.

Ketentuan ini tertuang dalam dalam Peraturan Gubernur ( Pergub) nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

Dalam Pergub tersebut mengatur salah satunya adalah kebijakan ganjil genap (gage) di beberapa ruas jalan akan diterapkan kembali.

Menurut Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno, kebijakan tersebut seharusnya juga diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat pada transportasi umum.

Baca juga: Selama PSBB Transisi, Jam Pelayanan Samsat Kembali Normal

Mengingat, kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi dan agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia.

Ilustrasi lalu lintas kota Hanoi.Asphaltandrubber Ilustrasi lalu lintas kota Hanoi.

“Kebijakan ganjil genap merupakan salah satu cara untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan di jalan raya. Tujuannya agar ada peralihan penggunaan kendaran pribadi ke transportasi umum,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

Masalahnya, Djoko menambahkan, saat ini masih banyak angkutan umum yang belum menaati aturan protokol kesehatan, terutama yang belum berbadan hukum.

“Kalau aturan gage kembali diterapkan, pemerintah harus memberikan jaminan keamanan dari Covid-19 pada transportasi umum. Dan angkutan umum wajib mengikuti aturan protokol kesehatan, masalahnya belum semuanya taat,” katanya.

Baca juga: Pilihan SUV Bekas Rp 150 Jutaan, Terios-Rush Tahun Muda sampai CR-V

Kondisi ini salah satunya disebabkan karena tidak sedikit angkutan umum yang belum berbadan hukum. Sehingga, tidak ada pengawasan serta pembinaan pada setiap pemilik transportasi umum tersebut.

Ilustrasi tilang pada pelanggar lalu lintas pengguna mobil di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang, Selasa (10/9/2019)KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI Ilustrasi tilang pada pelanggar lalu lintas pengguna mobil di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang, Selasa (10/9/2019)

“Oleh sebab itu, semua angutan umum wajib berbadan hukum sesuai UU LLAJ supaya mudah dilakukan pembinaan, pengawasan dan bantuan operasional,” tuturnya.

Menurutnya, dibandingkan dengan penerapan aturan gage akan lebih baik dengan penerapan program jalan berbayar yang sampai saat ini belum terealisasi.

Baca juga: Tips untuk Pengguna Motor Agar Aman dari Jeratan Benang Layang-Layang

Kebijakan ganjil genap juga tidak bisa dipertahankan begitu lama. Pasalnya, sekarang ini masyarakat cenderung menambah kendaraan pribadi dan memiliki plat kendaraan ganda (nomor ganjil dan genap).

"Segeralah beralih dengan program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP),” ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X