Antara Ganjil Genap dan Kesiapan Transportasi di Tengah Pandemi

Kompas.com - 08/06/2020, 08:02 WIB
Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSuasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau kembali meggulirkan aturan ganjil genap.

Bahkan pembatasan kendaraan pribadi melalui metode pelat nomor tersebut, kini tak hanya akan menyasar pengguna mobil pribadi, tapi juga sepeda motor.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, untuk menerapkan kembali ganjil genap di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan evaluasi yang mendalam.

Baca juga: Kecuali Ojol, Aturan Ganjil Genap Bakal Berlaku untuk Motor Pribadi

Pasalnya, selama kurang lebih tiga bulan belakangan ini, masyarakat sudah beralih meninggalkan transportasi umum ke kendaraan pribadi yang dilakukan untuk menghindari paparan Covid-19.

Warga menggunakan masker saat memasuki bus transjakarta di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga menggunakan masker saat memasuki bus transjakarta di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka cendrung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum karena lebih aman. Bahkan, salah satu alasan Pemprov DKI mencabut sementara ganjil genap juga untuk mendorong masyarakat pakai kendaraan pribadi yang dinilai memiliki risiko penularan lebih kecil dari pada moda transportasi umum," ujar Djoko saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/6/2020).

Menurut Djoko, bila ingin menerapkan kembali sistem ganjil genap, maka sebelumnya harus dilakukan persiapan yang matang. Paling utama adalah menjamin ketersediaan transportasi umum yang segi kebersihannya terjaga dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, perlu juga dipastikan bila transportasi yang nanti akan disediakan sudah menyeluruh sehingga dapat memenuhi mobilitas masyarakat.

Artinya, tidak dibatasai bahkan harusnya ditambah agar bisa benar-benar bisa mengakomodir masyarakat dan memenuhi protokol jaga jarak.

Baca juga: Belum Diterapkan, Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil Masih Tunggu Evaluasi

"Ganjil genap boleh saja, tapi pemerintah harus bisa menyediakan angkutan umum yang memadai untuk physical distancing, menjamin kebersihan, menjamin kesehatan penumpang yang naik dan pengendara, juga menjamin jumlah armada agar bisa menampung penumpang sehingga tidak terjadi antrean, bukan justru dibatasi," ucap Djoko.

Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020).

"Selain itu, pola pengawasan transportasinya bagaimana, karena belum semua transportasi umum di DKI ini bisa dengan pola pembayaran non-tunai. Bila semua itu belum bisa disiapkan, yang ada nanti penerpan ganjil genap di pandemi Covid-19 justru dipermasalahkan oleh masyarakat," ucapnya.

Djoko menyarankan pemerintah untuk menambah armada transportasi, salah satunya bisa dengan memanfaatkan armada bus pariwisata yang kini tak lagi beroperasi karena adanya larangan di sektor wisata.

Baca juga: Penumpang Transportasi Umum Dibatasi, Organda Usul Tambah Armada

Selain bisa menjamin ketersediaan transportasi umum yang memadai dengan metode pembatasan penumpang 50 persen, kondisi itu juga sekaligus membantu pergerakan bisnis pengusaha transportasi pariwisata yang sudah jatuh bangun akibat Covid-19.

Dampak dari virus corona di Tanjungpinang merambah kepada jasa Bus Pariwisata, dimana saat ini ada 80 bus milik PT Bintan Paradis Transportasi tak berjalan atau hanya nongkrong di pool.KOMPAS.COM/HADI MAULANA Dampak dari virus corona di Tanjungpinang merambah kepada jasa Bus Pariwisata, dimana saat ini ada 80 bus milik PT Bintan Paradis Transportasi tak berjalan atau hanya nongkrong di pool.

"Misal bus pariwisata diberdayakan untuk antar jemput ASN atau kantoran, jadi tidak semua masyarakat numpuk nunggu transportasi umum. Cara lain yang harus dipastikan pemerintah juga harus membatasi aktivitasi perkantoran, setengah karyawan masuk setengahnya lagi tetap WFH," ucap Djoko.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.