Pelanggar PSBB Hanya Dapat Surat Teguran, Situasinya Dilematis

Kompas.com - 19/04/2020, 09:01 WIB
Surat teguran untuk pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) IstimewaSurat teguran untuk pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap pengendara yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberikan surat teguran. Muncul pro dan kontra terkait pemberian surat teguran tersebut.

Beberapa orang menilai surat teguran sudah cukup untuk mengingatkan para pengguna kendaraan untuk mematuhi aturan.

Namun, sebagian lainnya menilai pemberian surat teguran saja kurang efektif alias tidak memberikan efek jera.

Baca juga: Begini Surat Teguran untuk Pengguna Kendaraan yang Melanggar PSBB

Ellen Tangkudung, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI), mengatakan, pemberian surat teguran sudah cukup, jika tujuannya memang ingin menghentikan penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Petugas gabungan sedang melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas di pintu Tol Jagorawi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Bogor, Rabu (15/4/2020).KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Petugas gabungan sedang melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas di pintu Tol Jagorawi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Bogor, Rabu (15/4/2020).

"Kalau pun ditilang, apakah bisa menyelesaikan masalah corona ini? Saya cenderung diberikan teguran saja, bukan diberikan hukuman. Kalau ada pengendara yamg tidak memakai masker, ya dikasih masker saja oleh polisi," ujar Ellen, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Ellen menambahkan, jika ingin memberikan efek jera, lebih baik sosialisasikan saja efek virus corona dapat berdampak kematian. Daripada sibuk dengan tilang, karena tilang itu hukumannya diatur di Undang-undang.

Baca juga: Pengguna Kendaraan yang Melanggar Aturan PSBB Diberi Surat Teguran

"Sementara, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), tidak ada sanksi jika tidak menggunakan masker," kata Ellen.

Darmaningtyas, pengamat transportasi, mengatakan, pemberian surat tilang bagi pengguna kendaraan yang melanggar PSBB menjadi permasalahan yang dilematis.

Menurutnya, jika pemerintah memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, maka kebutuhan masyarakat harus bisa dipenuhi.

"Pemberian surat tilang tidak diberikan juga karena alasan kemanusiaan. Di masa sulit seperti ini, akan semakin menyulitkan lagi jika masyarakat harus membayar denda karena tilang," ujar Darma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X